Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menghasilkan rumusan program strategis partai dan agenda-agenda perjuangan.

Hal itu dilakukan guna mendukung pembangunan nasional yang berpihak kepada rakyat di tengah persaingan global yang berbasis pada visi politik Rahmatan Lil ‘Alamin.

Rencananya, Mukernas digelar pada 5-6 Februari 2016 di Jakarta Convention Center. "Beberapa isu yang dibahas termasuk isu Pernikahan sejenis," kata Sekjen PKB Abdul Kadir Karding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Karding mengatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, PKB senantiasa berupaya dan berikhtiar mendorong dan membantu pemerintah untuk meningkatkan secara maksimal daya saing bangsa Indonesia secara regional maupun secara global.

Apalagi secara faktual, persaingan yang terjadi adalah persaingan antarnegara di tengah-tengah situasi dunia yang semakin mengglobal.

"Di kawasan regional, Indonesia akan berperan aktif dalam sebuah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai tahun 2016 ini. Dalam konteks ini, berbagai langkah yang ditempuh Indonesia harus dapat menguntungkan rakyat Indonesia. Jangan sampai diberlakukannya MEA justru merugikan rakyat," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Dalam konteks tersebut, kata Karding, keikutsertaan Indonesia dalam pasar bebas baik di tingkat regional maupun global harus menguntungkan rakyat Indonesia.

Ia mengatakan agenda peningkatan daya saing menjadi fokus kerja dan gerak PKB, baik pada level eksekutif maupun legislatif. Karding menegaskan peningakatan daya saing tersebut selaras dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo .

Dimana PKB fokus pada aspek pembangunan dan peningkatan daya saing dengan cara, pertama, pengentasan kemiskinan dan mereduksi ketimpangan melalui orientasi pembangunan dari pinggiran yang berbasis pada desa.

Selain itu, PKB juga fokus Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang berdaya saing di tingkat internasional.

Terakhir, pembenahan tata kelola negara yang tetap berpijak pada demokrasi Pancasila dalam rangka merespons arus liberalisasi politik, ekonomi dan budaya.

"Sebagai partai politik, PKB terus berjuang untuk memastikan berjalan dengan berhasil konsolidasi demokrasi dan pelaksanaan desentralisasi yang efektif sebagai instrumen pelaksanaan pembangunan," imbuhnya.