TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembebasan lahan untuk pembangunan proyek kereta cepat atau High Speed Train (HST) dipastikan tidak akan menemui kendala.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, menyebut semua pihak mendukung proyek tersebut.

Pemanfaatan lahan milik Angkatan Udara (AU) di dekat Landasan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, di Jakarta Timur, juga dipastikan tidak akan menemui kendala.

Rencana tersebut sudah dibahas oleh pihak terkait, dan dipastikan tidak bermasalah.

"Inikan menyangkut apakah dalam aspek tata ruang pertahanan itu mengganggu, itukan tidak juga," kata Ferry kepada wartawan, usai ia menemui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).

Sebagian besar lahan yang digunakan untuk HST Jakarta - Bandung sepanjang 140 kilometer, adalah lahan negara yang dikelola PTPN.

Secara prinsip lahan tersebut untuk pembebasannya tidak akan menemui kendala.

Ferry yang juga merupakan kader Partai NasDem itu juga menambahkan, bahwa pemerintah daerah di sepanjang jalur HST, juga sudah menyatakan dukungannya, dan siap membantu dalam hal pembebasan.

"Karena daerah berkepentingan juga membuka akses, melakukan interkoneksi terhadap kereta ini," ujarnya.

Ia memastikan masyarakat disepanjang jalur akan mendapat manfaat dari proyek tersebut, termasuk masyarakat yang lahannya dibebaskan untuk pembangunan proyek.

Hal itu adalah instruksi Presiden Joko Widodo.

"Masyarakat yang sudah mau melepaskan lahannya itu juga bisa mengambil manfaat, termasuk kelompok yang harus dapat manfaat pertama kali," katanya.