Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry buka-bukaan saat hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dengan terdakwa Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti.

Berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/2/2016), Erry membeberkan hubungan yang tidak harmonis dengan Gatot Puji Nugroho.

"Saya berulang kali sampaikan ke gubernur (Gatot) untuk berdiskusi soal Pemprov, tapi mungkin enggak ada waktu. Kami komunikasinya jarang dan kurang," ujar Erry.

Menurutnya, saat menjabat Wakil Gubernur, pembagian tugas dengan Gatot selaku Gubernur dirasa tidak jelas.

"Di bagian lain pembagiannya tidak jelas karena komunikasi yang agak kurang," kata dia.

Gatot dan Erry berkomunikasi intens hanya di bulan pertama sejak dilantik pada Juni 2013.

Hubungan keduanya mulai merenggang saat Erry mempertanyakan keadaan Pemprov Sumatera Utara. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah gaji pegawai Pemprov Sumut.

"Bapak Gubernur mengatakan itu urusan Sekda, saya tidak diperkenankan mencampuri. Setelah itu, Pak Gubernur tidak pernah memanggil saya," ungkap Erry.

"Pertemuan hanya Paripurna DPRD. Saya menyampaikan beberapa hal, dan sepertinya beliau tidak ingin mau saya terlibat terlalu dalam urusan-urusan pemerintah Sumut," tambah dia.

Tidak hanya itu, Erry juga tak pernah dilibatkan dalam pembahasan pemberian dana bantuan sosial dan dana bantuan operasional sekolah di Pemprov Sumut.

Erry pun mengaku pernah menerima surat pemberitahuan hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Berbekal temuan BPK, ada yang tidak beres dalam proses penyaluran dana bantuan sosial, dana bantuan operasional sekolah, dan dana bantuan daerah.

"Audit BPK cukup banyak, ada salah satunya penyimpangan yang berhubungan dengan dana BOS, tidak diberikannya dana bagi hasil kepada kabupaten atau kota yang berhak, temuan dana bansos yang dikelola masing-masing SKPD, dan temuan-temuan lain yang saya tidak ingat," katanya.

Menindaklanjuti temuan BPK, Erry memberi teguran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui surat.