Pengamat LIPI: Calon Ketua Umum Golkar Harus Bebas Kasus Hukum
Ketua umum Golkar mendatang harus bisa menjadi pemimpin partai yang handal, memikirkan SDM, kader dan sistem di internal partai.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kader partai yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Munas Golkar harus yang tidak kontroversial atau dipersoalkan dan bebas dari lilitan kasus hukum.
Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro mengatakan calon ketua umum Golkar jangan yang bermasalah dengan integritas, memiliki kompetensi, kapasitas dan mampu menjadi manager partai.
Alasannya, ketua umum mendatang harus bisa menjadi pemimpin partai yang handal, memikirkan SDM, kader dan sistem di internal partai.
Selain itu, menurut Siti, Munas Golkar kali ini menjadi monentum tepat bagi Golkar untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka sedang membangun "kultur politik baru" yang pro pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penegakan hukum.
"Tunjukkan kepada publik bahwa Golkar sedang membangun "kultur politik baru" yang pro pemberantasan KKN dan penegakkan hukum," tegas Siti kepada Tribun, Rabu (10/2/2016).
Siti juga mengatakan para calon jangan lupa pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan peraturan partai.
Mereka harus mengacu pada teks AD/ART dan konstitusi dan konteks saat ini.
Kader Golkar harus taat pada peraturan partai Golkar dan mempertimbangkan secara serius situasi dan kondisi politik yang membuat Golkar harus menggelar Munas.
Pertimbangan ini penting agar para elite tak mengulang kesalahan yang sama dan nantinya memunculkan konflik akut di internal Golkar.
"Saat ini internal Golkar perlu perubahan. Ekternal Golkar perlu melihat perubahan konkrit di tubuh Partai Golkar," ujarnya.
Apalagi mengingat tekad, semangat dan tujuan Munas kali ini untuk merekatkan dan menyatukan kembali para kader.
Karenanya, islah Golkar melalui Munas mestinya bisa diwujudkan sehingga calon-calon yang dimunculkan atau dipromosikan mestinya yang tidak kontroversial atau dipersoalkan.
Menurut Siti, Munas Golkar kali ini harus menjadi pembeda dengan Munas Ancol dan Bali yang tak saling diakui. Karena pengabaian terhadap peraturan partai dan aspirasi kader.
"So jangan kecewakan kader dan publik. Ini taruhan serius bagi Golkar kalau tak mampu hadirkan perubahan nyata," ucapnya.
