TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi di parlemen tanpa watak kenegarawanan, hanya akan melahirkan anomali dalam demokrasi.

Dalam konstruksi sistem presidensial, maka praktek-praktek demokrasi yang tidak senafas dengan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu hanya akan melahirkan krisis dan pengingkaran suara rakyat itu sendiri.

"Atas dasar pembahasan di atas, maka peta koalisi di parlemen seharusnya mengukuhkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, demokrasi untuk elit kekuasaan," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa S1, S2 dan S3 FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, Senin (15/2/2016).

"Untuk itu insentif harus diberikan bagi partai politik untuk melakukan institusionalisasi agar seluruh fungsi ideal Partai dapat berjalan maksimal," tambahnya.

Kuliah umum ini mengambil tema Dinamika Koalisi Partai Politik Tingkat Parlemen. Selain Hasto, Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif MSRC juga hadir termasuk Muradi, Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran.

Hasto mengatakan fungsi partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu semata namun bagaimana mengunakan kekuasaan politik untuk mewujudkan politik yang membangun peradaban harus dikedepankan.

"Bagi PDI Perjuangan, politik yang membangun peradaban itu adalah politik yang berpihak, dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya," katanya.

"Secara agregat, politik yang membangun peradaban itu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan," ujar Hasto.

Hasto mengatakan watak koalisi yang lebih didorong oleh tuntutan elektoral jauh lebih dominan, dibandingkan koalisi atas dasar ideologi, kesejarahan, dan platform politik partai.

Dengan gambaran koalisi elektoral seperti ini dikhawatirkan akan mereduksi upaya insitusionalisasi Partai Politik.

"Karena itulah saya berpendapat bahwa perubahan koalisi Partai politik pada watak ideologisnya hanya terjadi apabila diberikan insentif bagi partai politik yang menjalankan fungsi," Hasto memastikan.

"Fungsi melakukan rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik, dan agregasi kepentingan rakyat. Insentif ini berupa penataan sistem pemilu yang memperkuat ‘Party ID’," tambah Hasto.

Menurut Hasto, peta koalisi kini lebih didominasi oleh kepentingan elektoral untuk kekuasaan.

Hal ini berangkat dari asumsi bahwa dengan kekuasaan itulah, maka Partai mendapatkan daya leverage untuk sumber daya.