"Seharusnya peserta munas nanti adalah pengurus DPD Golkar eks Munas Riau, artinya yang sebelum konflik," usulnya.

"Mereka ini ada yang sudah di-Plt-kan karena melawan kebijkan ARB. Ini yang rawan menggugat," tambah Agun.

Dia menyarankan hal itu harus diselesaikan lebih dulu oleh DPP Golkar. Yakni, tugas harus dilaksanakan, memetakan mana saja DPD Golkar sebelum konflik internal yang berhak jadi peserta Munas.

"Nah untuk daerah yang bermasalah, itu yang harus di-musda-kan," imbuhnya.

Kalau tak dibereskan, dia khawatirkan, yang terjadi di Munas nanti adalah keributan karena semua kelompok berebut ingin jadi peserta Munas.

"Kita harus sepakat, supaya masalah kepesertaan ini diselesaikan melalui pleno yang bahannya dilakukan Ketua bidang OKK, dalam hal ini Mahyuddin. Bukan Nurdin Halid. Karena Nurdin Halid itu ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Sulawesi," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar (PG) hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau, Agung Laksono meminta seluruh kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) di daerah-daerah agar dihentikan. Hal itu sangat penting supaya konsolidasi menuju Munaslub dapat berjalan lancar.

"Dengan adanya Munaslub maka konsolidasi dari atas ke bawah. Tahapannya dimulai dari Munaslub berlanjut ke Musda. Jadi hentikan saja seluruh kegiatan Musda-Musda yang masih dilakukan," kata AL sebelum mengikuti rapat harian DPP Partai Golkar hasil Munas Riau di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (4/2).

Ia mengaku mendapat informasi bahwa pengurus Golkar di daerah Sumatera dan Nusa Tenggara tengah melakukan Musda. Musda untuk memilih pimpinan di daerah-daerah.

"Saya tahu di Sumatera, di Nusa Tenggara melakukan musda. Saya ingin mengakhiri konflik, perdamaian harus permanen," ujar Agung.