TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nasib 14 lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), akan ditentukan pekan depan oleh Presiden Joko Widodo.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada 78 lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU), akan dievaluasi.

Ia menyebut, idealnya 24 lembaga di antaranya dipangkas.

Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (19/2/2016), Yuddy mengatakan pemangkasan tersebut dari sisi anggaran tidaklah terlalu besar, tidak sampai Rp 100 miliar.

Namun dampaknya pada efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan kewenangan, cukup signifikan.

"Tidak terlalu besar, tidak sampai seratus miliar (rupiah). Tapi yang kita lihat itu tiga aspek, penggunaan anggaran, penggunaan SDM dan kewenangan," ujarnya.

Di antara tiga aspek yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi keberadaan lembaga non-struktural, yang diprioritaskan pemerintah menurut Yuddy adalah efisiensi kewenangan.

"Yang paling penting efisiensi kewenangan, jangan sampai banyak lembaga yang kewenangannya sama," jelasnya.