Tribunnews.com, Jakarta - Hilangnya GBHN, menyebabkan arah pembangunan selalu berubah setiap kali berganti pemerintahan.

Akibatnya capaian pembangunan nasional menjadi lamban. Banyak proyek pembangunan yang mangkrak dan tidak dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Ada juga program pembangunan yang sudah berjalan ditinggalkan, karena pemerintahan yang baru tidak memiliki rencana pembangunan seperti penguasa sebelumnya.

Imbasnya daerah yang maju semakin maju. Kesejahteraan rakyatnya semakin meningkat jauh meninggalkan daerah terbelakang. Sementara daerah yang miskin makin sulit menyusul saudara mereka yang hidup di daerah maju.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR Oesman sapta, usai membuka  Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Dengan Metode Pendidikan Kebangsaan / Bela Negara, pada Jumat (19/2) di Tangerang Banten.

"Sehingga disparitas daerah yang kaya dan kawasan yang sangat miskin semakin lebar. Pulau Jawa, Bali dan Sumatera mampu mengenyam kesejahteraan yang lebih baik. Sementara Papua, Maluku dan NTT masih terus dikungkung oleh kemiskinan dan kebodohan," katanya.

"Di Papua semen dijual sampai Rp 1 juta, sedangkan di Jakarta harga semen per sak hanya Rp 70 ribu. Perbedaan itu terjadi karena tingginya perbedaan biaya transportasi antara Jawa dan Papua", kata Oso menambahkan.

Karena itu menurut Oso rencana pemerintah membangun Tol Laut harus disegerakan. Seluruh komponen bangsa juga harus mendukung, agar rencana tersebut segera terealisir. Kalau tidak, dikhawatirkan Papua dan provinsi Indonesia timur lainnya akan semakin tertinggal daerah daearah-daerah yang sudah maju.