Forum Guru Besar Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selasa (23/2/2016), sore, delapan orang yang tergabung dalam Forum Guru Besar menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat,.

Mereka hadir sekitar pukul 17.00 WIB.

Para Forum Guru Besar tersebut disambut oleh Kepala Staf Presiden di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah melakukan pertemuan kurang lebih selama 2 jam, perwakilan Forum Guru Besar menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu meminta Presiden Joko Widodo agar menolak Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Kami sudah menyampaikan dan Presiden sudah memberikan statement penundaan. dari kami menginginkan tidak sekedar penundaan, tidak perlu ada revisi. Kami melihat masih banyak Undang-Undang lain yang harus jadi proritas, seperti Undang-Undang Tipikor dan sebagainya, ketimbang merevisi Undang-Undang KPK," ujar Wakil Ketua Umum Forum Rektor Indonesia, Edi Suwandi Hamid dari UII Yogyakarta.

Edi mengatakan, pihaknya telah menyampaikan surat dan hasil diskusi terkait penolakan Revisi UU KPK tersebut kepada Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo disela pertemuan.

"Substansinya mereka menerima surat kami dan akan disampaikan pada presiden. Kami yakin suratnya akan sampai," ucap Edi.

Edi mengatakan tidak hanya menyampaikan surat ke Presiden saja, tetapi juga pihaknya akan memberikan dukungan berupa masukan bagaimana KPK memiliki strategi di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kami juga punya beberapa pemikiran dalam rangka penguatan ke dalam di KPK sendiri, bukan hanya aspek eksternal yang kami duga ada pelemahan saat ini," tutur Edi.