TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Lembaga Pengkajian di Ruang GBHN, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/2/2016). Dalam rapat gabungan itu, Ketua MPR didampingi Wakil Ketua Mahyudin dan Oesman Sapta.

Rapat Gabungan turut hadir antara lain, Ahmad Basarah (PDIP), Ana Muawanah (PKB), Hardisoesilo (Partai Golkar), Guntur Sasono (Demokrat), Zainut Tauhid (PPP), Fadholi (Nasdem), John Pieris (DPD), Jafar Hafsah (Lembaga Pengkajian).

Salah satu topik bahasan dalam rapat gabungan itu adalah aspirasi masyarakat terkait dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). MPR merespons dengan melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

Dari hasil rapat gabungan ini, pimpinan MPR merespons aspirasi masyarakat terkait perlunya haluan negara. MPR merespons dengan menyusun tahapan-tahapan untuk eksistensi dan kewenangan MPR untuk mewujudkan atau merealisasikan haluan negara

"Ragab tadi memutuskan untuk merespons masukan-masukan publik khususnya mengenai haluan negara. MPR akan melakukan tahapan-tahapan untuk merealisasikan haluan negara melalui amandemen terbatas," kata Zulkifli usai Ragab.

Tahapan-tahapan itu, jelas Zulkifli, diantaranya mengajak diskusi kalangan perguruan tinggi, mengadakan pertemuan dengan Ormas-ormas besar maupun kecil, melaksanakan seminar, simposium dan publik hearing terkait perlunya haluan negara.

"Kalau nanti misalnya perlu langkah amandemen terbatas maka nanti akan dilakukan langkah-langkah politis selanjutnya," ujarnya.

Dalam rapat gabungan itu, pimpinan MPR menugaskan Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian untuk mengkaji lebih mendalam tentang aspirasi masyarakat terkait wacana perlunya haluan negara. "Sebab, hampir semua sepakat mengenai perlunya haluan negara," tandasnya.