TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Suasana internal Partai Golkar jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUnaslub) dan suksesi calon ketua umum mulai memanas.

Tudingan demi tudingan mulai bermunculan. Dua isu utama mencuat menjelang Munaslub yakni soal isu suap ribuan dolar Singapura dari salah satu tim calon ketua umum Golkar serta penggunaan pesawat jet mewah yang kabarnya digunakan kandidat calon ketua umum untuk roadshow keliling daerah.

Mengenai isu suap dalam bentuk dolar Singapura itu pertama kali dikemukakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid.

Kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/2) lalu, Nurdin Halid yang mengaku sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DPD I Golkar Sumatera Utara ini mendapatkan informasi dari pengurus DPD II mengenai politik uang menjelang transaksi.

Pengurus DPD II tersebut dijanjikan 10.000 Dolar Singapura bila memberikan dukungan kepada seorang bakal calon ketua umum.
"Jangan ada politik uang. Yang boleh uang transport. Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10 ribu Dolar Singapura," tutur Nurdin.

Tetapi, Nurdin enggan mengungkapkan identitas bakal calon ketua umum. Alasannya karena belum ada bukti kuat mengenai praktik politik uang tersebut.

"Ini belum tentu benar. Tapi dia berjanji akan kasih bukti. Kalau ada bukti akan saya buka," imbuhnya.

Isu kedua yang mencuat ke permukaan mengenai penggunaan pesawat jet mewah oleh salah seorang calon ketua umum Partai Golkar.
Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin mendukung agar Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan segera digelar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan darimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja," ucap Mahyudin.

Terkait hal itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP) kemudian melaporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Para pelapor menduga, Ade telah menerima gratifikasi berupa fasilitas jet mewah dari seorang pengusaha.

"Kedatangan kami hari ini awalnya karena beredarnya foto di medsos, jadi ada dugaan beberapa anggota Dewan dan Ketua DPR itu menerima gratifikasi berupa jet mewah untuk keliling," kata Koordinator LAKP, M Adnan.

Dalam laporannya, Adnan hanya menyertakan dua foto yang diambil dari media sosial sebagai bukti.