Laporan Wartawan Tribunnews.com, Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Surat permintaan pengambil-alihan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro yang dilayangkan Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya, M Romahurmuziy (Romi) berbuntut panjang.

Tindakan Romi, dinilai memperkeruh situasi.

Ketua Umum Angkatan Muda Ka'bah, Sudarto bahkan mengaku siap mempertahankan kantor DPP PPP yang akan diambil alih Romi.

Tindakan Romi dianggapnya sudah melenceng jauh dari upaya islah yang sedang diupayakan senior-senior PPP.

Angkatan Muda Ka'bah, atau karib disebut AMK adalah organisasi sayap kepemudaan PPP.

"Untuk Romi Cs apabila hak-hak PPP telah diinjak-injak. Apabila Para Ulama terus dihina-hina. Apabila Engkau berani merebut dan menduduki Simbol Partai, maka tumpahnya darah adalah kehormatan bagi kami," ancam Sudarto dalam keterangannya di terima Tribunnews.com, Sabtu (5/3/2016).

Sudarto mengaku sangat kecewa dengan ulah Romi.

Padahal para senior Partai dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tengah mengupayakan mekanisme islah.

"Kalau 1000 pejuang partai yang melakukan perlawanan, maka kami bagian dari seribu Pejuang itu. Kalau 10, kami adalah bagian dari 10 itu," kata Sudarto.

Karena itu, lanjut Sudarto, bersama kader-kader militan PPP siap mempertahankan kantor DPP sampai darah penghabisan.

"Kalau hanya tinggal satu Pejuang Partai yang melakukan perlawanan, maka kami pastikan kami lah satu-satunya Pejuang itu," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta, Humprey T Djemat juga sempat menyatakan hal yang sama.
‎
Djemat menyayangkan hal itu karena Menteri Hukum dan HAM sudah menginisiasi agar PPP dapat melakukan islah.

"Romi tak pantas sebagai pendukung pemerintah, karena inisiasi perdamaian yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak dihormati," kata Humphrey.

Humphrey menambahkan, dalam pertemuan DPP PPP hasil muktamar Jakarta dengan Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu lalu, kubu Jakarta yang dipimpin Djan Faridz meminta penyelesaian islah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 601.

Yaitu berdasarkan kepengurusan hasil muktamar Jakarta yang telah diputus sah MA.

Sebab, putusan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam perpanjangan SK Kepengurusan Bandung pun, Menkumham juga meminta agar islah PPP dilakukan dengan tiga prinsip.

Diantaranya melaksanakan muktamar luar biasa secara demokratis, restoratif, dan berkeadilan.
‎
"Menkumham akan menunda muktamar luar biasa sampai islah dengan tiga prinsip tersebut tercapai," kata Humphrey.

Bahkan, dia menambahkan, Menkumham juga menjanjikan akan secepatnya memertemukan Djan Faridz dengan Romahurmuziy agar islah segera dilaksanakan. ‎

Sampai berita ini diturunkan, Tribun belum mendapat konfirmasi dari pihak Romi.