TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sembilan syarat yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga dinilai tidak masuk akal.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya memberikan sembilan syarat jika ingin sanksi administratif pembekuan PSSI dicabut.

“Sembilan syarat itu mencerminkan pemerintah harus tetap bisa melakukan intervensi pada PSSI, bahkan syarat tersebut juga meminta PSSI melakukan hal yang tidak bisa dilakukan," ujar Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya, Sabtu (5/3/2016).

Dengan syarat tersebut, Riefky melihat pemerintah tidak mau mencabut sanksi administratif terhadap PSSI.

"Saya melihat syarat itu sebagai ketidakmauan pemerintah mencabut sanksi administratif atau pembekuan PSSI hanya lips servis saja kalau mereka bilang akan mencabut,”
katanya.

Politikus Partai Demokrat ini mencontohkan pada poin pertama syarat yang diajukan pemerintah.

pemerintah mensyaratkan PSSI menjamin eksistensi atau kehadiran pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.

“Syarat pertama saja bahasanya sangat otoriter seperti orde baru saja akan diawasi dan dikendalikan ketat. Justru karena ada campur tangan pemerintah itu kita disanksi FIFA,” ujar Wasekjen Partai Demokrat ini.

Syarat lain yang diminta Kemenpora adalah PSSI harus menjamin tim nasional sebagai juara satu dalam event Piala AFF tahun 2016, SEA Games tahun 2017, Lolos Pra Kualifikasi Piala Dunia tahun 2018, dan Asian Games XVIII tahun 2018.

“Itu juga syarat yang aneh siapa yang bisa jamin Timnas bisa juara. Ini Kemenpora seperti minta PSSI ngatur skor ,” katanya.

Anggota DPR asal Aceh ini mengatakan pihaknya dari Komisi X sudah meminta Kemenpora untuk mencabut SK pembekuan paling lambat bulan April sebelum Kongres FIFA digelar bulan Mei.

“Saya bingung sebenarnya dengan pemerintah siapa sih yang diuntungkan dengan pembekuan ini. Tidak ada kok. Justru dengan syarat ini semua rugi karena semakin lama pembekuan atlet rugi rakyat rugi, semua pihak rugi,” katanya.