PPP Anggap Pernyataan SBY soal Konflik Parpol Tidak Gunakan Analisa Fakta
"Tapi apakah SBY sudah mempelajari putusan dan fakta-fakta kasusnya secara mendalam dalam soal PPP," ujar Arsul.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pemerintah ikut campur dalam konflik PPP dan Golkar.
PPP pun angkat bicara mengenai pernyataan SBY tersebut.
Juru Bicara PPP Arsul Sani menilai pernyataan SBY tidak berdasarkan analisa mendalam.
"Saya menilai apa yang disampaikan oleh SBY tampaknya hanya didasarkan pada media content analysis (analisa konten pemberitaan media), bukan didasarkan pada in-depth factual analysis (analisa fakta yang mendalam)," kata Arsul ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (12/3/2016).
Bila SBY menyampaikan pandangannya berdasarkan analisa yang mendalam, Arsul yakin Presiden ke-6 RI itu tidak akan berpendapat seperti itu.
Menurut Arsul, pendapat SBY terasa sumir karena hanya didasarkan analisa berbasis pemberintaan media.
"Tapi apakah SBY sudah mempelajari putusan dan fakta-fakta kasusnya secara mendalam dalam soal PPP," ujarnya.
Arsul mengungkapkan pilihan kebijakan Pemerintahan Jokowi untuk masuk lebih dalam dibandingkan dengan kebijakan era SBY juga didasari oleh fakta-fakta yang berbeda terkait dengan perselisihan parpol, termasuk PPP.
"Dalam kasus PPP, boleh dikatakan hampir seluruh pemangku kepentingan di PPP datang kepada Pemerintah," katanya.
"Tdak hanya kubu yang berselisih saja, tapi juga para tokoh senior pendiri partai, bahkan ulama paling sepuh dan dihormati, juga meminta kepada Pemerintah untuk menggunakan kewenangannya menyelesaikan perselisihan PPP," tambahnya.
Ia menyebut seluruh tokoh PPP menemui Menkumham Yasonna Laoly, Menkopolhukkam Luhut B Pandjaitan, Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Presiden Joko Widodo.
Anggota Komisi III DPR itu menegaskan keadaan tersebut berbeda dengan sengketa parpol di zaman SBY.
Arsul mengingat ketika sengketa PKB, Gus Dur tidak datang meminta SBY ikut turun tangan. Ia tidak mengetahui apakah Muhaimin Iskandar meminta.
"Jadi bagi saya wajar saja kalau kebijakan kedua pemerintahan menjadi berbeda. Tapi apakah yang lebih baik adalah kebijakan masa SBY, maka terlalu dini untuk mengklaim-nya," ungkapnya.
