TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini, Rabu (16/3/2016) Irjen Pol Tito Karnavian akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Istana Negara.

Tito mengaku telah menerima surat keputusan presiden dan surat telegram Kapolri mengenai tugas barunya.

"Sudah ada surat keputusan presiden untuk menjadi Kepala BNPT. Telegram dari Kapolri sudah ada. Untuk serah terima Kapolda-Kepala BNPT terbit 10 Maret lalu. Rencana dilantik mungkin besok (hari ini) di istana," tutur Tito.

Berdasarkan surat telegram Kapolri bernomor ST/604/III/2016, Irjen Tito Karnavian akan menempati posisi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Jabatan Kapolda Metro Jaya yang akan ditinggalkan Tito, akan diisi Irjen Pol Moechgiyarto yang kini menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat.

Menurut Tito, serah terima jabatan Kapolda akan dilangsungkan di Mabes Polri pekan ini. Selain itu, ada pergantian Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Riau. Tito menjabat sebagai Kapolda Metro selama delapan bulan.

"Bisa serah terima di Mabes Polri bersama yang lain. Kalau kami lihat disitu ada tiga, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Riau. Saya digantikan Kapolda Jawa Barat, senior saya," ungkap Tito.

Tito kemudian memastikan, dirinya sudah memiliki konsep menanggulangi teroris yang menjadi pedoman begitu resmi menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) nanti.

Selain konsep deradikalisasi, Tito mengaku akan fokus pada kegiatan pencegahan dan rehabilitasi dengan melibatkan instansi lain.

Dua hal yang juga menjadi perhatian pria asal Palembang, itu adalah penegakan hukum serta penanganan persoalan di Poso.

"Saya mungkin nanti akan lebih banyak turun ke Poso," ujar Tito memastikan.

Tito mengaku berpengalaman menangani aksi teroris. Dia menangani teroris sejak tahun 1998. Dia pernah menjabat sebagai deputi di BNPT selama dua tahun dan Kepala Detasemen Khusus 88.

Segudang pengalaman membuat mantan Kapolda Papua itu mengenal jaringan terorisme yang tumbuh dan berkembang di tanah air.

"Saya bukan orang baru. Pernah beroperasi di Poso selama satu setengah tahun. Pernah jadi Kepala Densus. Saya pernah dua tahun di sana jadi deputi, saya cukup paham," kata dia.

Terpisah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai, langkah Polri mempromosikan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dinilai tepat.

Dengan ditempatkannya Tito menjadi Kepala BNPT diharapkan pemberantasan terorisme di Indonesia berjalan profesional dan proporsional.

"Tito bukanlah orang baru dalam hal pemberantasan terorisme, namun tetap perlu meningkatkan kewaspadaan dan bersikap tegas dalam menindak serta membersihkan kantong-kantong radikalisme yang berpotensi menjadi kelompok-kelompok terorisme di Indonesia. Sehingga gerakan aksi-aksi teror tidak terjadi lagi di Tanah Air," kata Neta.

Neta mengatakan selama ini kinerja Densus 88 yang sudah maksimal memberantas aksi terorisme kerap dikeluhkan masyarakat.

Sebab, di lapangan Densus 88 kerap menjadi algojo yang mengeksekusi mati para tersangka teroris.

"Akibatnya mata rantai jaringan terorisme menjadi terputus dan Densus 88 menjadi abai terhadap tugas utama Polri yang harus melumpuhkan tersangka," terangnya.

Para teroris yang berafiliasi ke ISIS sepertinya ingin menjadikan Indonesia sebagai arena pencitraannya. Tak heran jika kemudian enam perwira tinggi Polri saat ini diancam akan mendapat serangan teror.

"Ancaman itu disampaikan ISIS tahun lalu dari Suriah. Bagaimana pun ancaman ini patut diwaspadai dan diharapkan Tito mampu menjadi ujung tombak," ujarnya. (tribun/gle/ther)