TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jika terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG), Calon Ketua Umum (Caketum) Airlangga Hartato (AH) menjanjikan akan melakukan desentralisasi kewenangan.

Desentralisasi terutama menyangkut penentuan calon kepala daerah seperti bupati, walikota dan gubernur ke pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (propinsi) dan DPD tingkat II (kabupaten/kota).

"Saya akan serahkan ke DPD I maupun DPD II. Karena yang punya wilayah mereka. Yang dekat dengan rakyat juga mereka," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (20/3/2016).

Ia menjelaskan ke depan, penentuan kebijakan tidak bisa lagi harus dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG. Apa yang terkait daerah harus diserahkan ke pengurus daerah. Masalah penentuan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif daerah harus menjadi kewenangan daerah.

"Pimpinan pusat hanya memonitor saja. DPP hanya merestui dan mengikuti apa yang sudah diputuskan di daerah. Bukan ditolak, apalagi membuat kebijakan berbeda dari yang sudah ditetapkan di daerah," tutur anggota Komisi IX DPR ini.

"Penentuan jabatan publik di daerah, keputusannya didominasi oleh daerah. Pimpinan pusat hanya meng-endorse. Atau kalau ada deadlock di daerah, baru DPP akan mengambil peranan," tambahnya.

Airlangga juga akan menjadikan Golkar sebagai wadah berkumpul generasi Y. Pasalnya, perkembangan dunia, termasuk partai politik (parpol) ke depan sangat dipengaruhi oleh generasi tersebut.

"Generasi baru yang sering disebut generasi Y, perlu diwadahi dalam partai politik," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, generasi Y adalah para anak muda yang lahir di tahun 1980-an. Generasi ini biasa disebut generasi millenium yang muncul setelah Generasi X.
Generasi ini dicirikan menguasai dunia media sosial (medsos), anti kemapanan dan status quo, dan selalu menginginkan ada hal baru atau perubahan. Generasi ini sangat menghormati egaliterian serta menguasai teknologi.

Airlangga menjelaskan, apa yang terjadi dengan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok saat ini adalah perlawanan dari generasi Y ini terhadap partai politik (parpol) yang disebut sebagian kalangan sebagai deparpolisasi.

Para generasi Y, lanjut dia, sesungguhnya tidak anti parpol, tetapi tidak suka dengan parpol yang korup, pragmatis, jauh dari perjuangan akan rakyat dan money politics. Jika kelompok ini diwadahi dan parpol dibangun secara baik, tanpa praktik-praktik tercela maka deparpolisasi tidak akan terjadi.
"Kami ingin ciptakan kaderisasi dan regenerasi dengan menampung mereka," ujar Airlangga.

Baginya, sasaran untuk mengingkatkan suara Golkar kedepan adalah dengan menampung dan memberdayakan para generasi Y tersebut. Komunikasi dalam medsos dibuka seluas-luasnya dan menjadi bagian dari infrastruktur komunikasi partai.