TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Penilaian pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahwa proyek kereta cepat bisa menjadi jebakan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Presdien Joko Widodo diamini oleh anggota Komisi V DPR Nizar Zahro.

Politikus Partai Gerindra ini menilai,proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menyisakan banyak persoalan.

Hal itu, menurutnya, bisa saja, akan menjebak Presiden Jokowi di kemudian hari.

"(Proyek Kereta Cepat) harus sesuai dengan UU Perkeretaapian bahwa ada badan usaha yang untuk melakukan 19 syarat yang harus dimiliki," kata Nizar.

"Penandatanganan konsesi itu harus sesuai. Salah satu konsesi dia dapat hak 50 tahun. Enginering design harus yang diarahkan Kemenhub. Lebar kereta cepat 4,5 meter ya 4,5 meter. Ketiga, yang jadi kesulitan kereta cepat itu adalah masalah lahan. Belum dibebaskan semua," ujar Nizar, Jumat (25/3/2016).

Terkait dengan masalah lahan, lanjut Nizar, keputusan DPR RI adalah lahan Perhutani 65 hektar itu harus diganti dua kali lipat. Karena seperti itulah dalam ketentuan UU.

"Bukan domainnya menteri, tapi pemerintah dengan DPR RI," ujarnya.

Nizar mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan ke pemerintah kalau memang kereta cepat lebih banyak mudharatnya.

"Kalau dari segi ekonominya sangat merugikan, kita sarankan ditunda dulu. Kajian yang dipake campur baur China- Jepang dari dokumen yang ada di kita," ungkapnya.

"Jadi, ada benarnya Bang Yusril. Menteri pembantu presiden. Harusnya, sampaikan apa adanya resiko jangka pendek dan jangka panjangnya," katanya lagi.

Apalagi, lanjut dia, kalau proyek tersebut gagal dampaknya sangat luar biasa bagi APBN.

Mengingat dalam proyek tersebut bisa dikatakan berutang dari pemerintah China dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam perpres yang baru memberikan jaminan.

"Kalo di perpres yang lama tidak ada jaminan pemerintah. Kalau perpres yang baru, kalau ini gagal akan terpengaruh asumsi APBN," ia menegaskan.