TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meminta DPR tidak perlu memaksakan pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Meskipun, ia mengakui DPR membutuhkan perpustakaan.

"Itu kebutuhan keperluan tapi jangan sekarang. Negara defisit hampir Rp 30 triliun. DPR jangan ngotot. Ditahan dulu, toh tidak prioritas," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Muzani mengingatkan kesibukan anggota dewan sangat padat. Untuk itu, ia melihat pembangunan perpustakaan tidak mendesak. Hal yang sama, Muzani ungkapkan terkait ruang kerja anggota dewan yang kecil.

"Ruang kerja DPR kecil iya. Tapi kebutuhan tidak mendesak. Belilah buku, toko buku di sana. Pinjam. Bisa online. Bahwa itu perlu saya setuju," tutur anggota Komisi I DPR itu.

Ia menilai pembangunan gedung serta perpustakaan dapat ditunda. Apalagi, anggaran sedang mengalami defisit.

"Kalau pemerintah mau tunda karena itu, sudah benar. Tapi tidak boleh dihapuskan. Bagu juga untuk peningkatan kualitas," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara mengemuka usai pertemuan Ketua DPR Ade Komarudin dengan sejumlah cendekiawan dan budayawan di Gedung DPR, Selasa (22/3/2016).

Mengenai anggaran, Akom, sapaan Ade Komarudin menyebutkan DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli. Direncanakan, terdapat sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut.