Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Edy Suandi: Citra DPR Sudah Terlanjur Buruk di Masyarakat

Banyaknya kasus dugaan korupsi anggaran menjadi pemantik bagi publik selalu berprasangka buruk pada tiap kali usulan pembangunan Gedung DPR.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Wahid Nurdin
zoom-in Edy Suandi: Citra DPR Sudah Terlanjur Buruk di Masyarakat
Tribun Jogja/Khaerur Reza
Prof Edy Suandi Hamid saat konferensi pers di Sekretariat Jogja Independen, Jalan Tirtodipuran, Yogyakarta, Minggu (27/3/2016). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin seharusnya tak perlu heran bila banyak pihak mengkritisi rencana DPR untuk membangun pembangunan perpustakaan terbesar di Asia Tenggara.

Apalagi menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid, citra DPR sudah terlanjur buruk di mata masyarakat Indonesia.

Ditambah lagi, kata pengamat dunia pendidikan ini, terkait pembangunan pasti berkaitan dengan anggaran keuangan yang akan dipakai.

Banyaknya kasus dugaan korupsi anggaran menjadi pemantik bagi publik selalu berprasangka buruk pada tiap kali usulan pembangunan Gedung DPR.

"Harus diingat imej DPR kita sudah terlanjur buruk di masyarakat. Publik mencurigai sepak terjang DPR, apalagi menyangkut anggaran," ujar Guru Besar UII ini kepada Tribun, Senin (28/3/2016).

Akibatnya publik selalu berprasangka buruk pada setiap usulan DPR, termasuk soal pembangunan gedung DPR dan perpustakaan yang akan menelan lebih setengah triliun.

Berita Rekomendasi

"Dengan kondisi seperti ini seharusnya Akom tak perlu heran kalau setiap langkah DPR dikritisi atau bahkan "direcoki" berbagai elemen masyarakat," jelasnya.

Tentu di samping anggaran, lanjutnya, publik akan melihat optimalisasi pemanfaatkan perpustakaan itu nantinya.

Coba evaluasi, imbuhnya, saat ini berapa banyak anggota DPR atau stafnya dan masyarakat luas memanfaatkan perpustakaan yang sudah ada di Gedung wakil rakyat saat ini.

"Saya yakin masih sangat minimal. Nah tentu mubazir kalau anggaran yang besar ternyata manfaatnya kecil," kritiknya.

Ditambah ekonomi pun kini yang sulit maka, menurutnya memang menjadi rendah urgensi membangun perpustakaan itu. Jadi, wajar kalau muncul suara menolak.

"Menurut saya bisa saja kita membangun perpustakaan namun menunggu ekonomi baik. Tak harus parlemen yang membangunnnya. Bisa saja oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Untuk itu dia berharap, walaupun DPR punya hak budget, namun tak harus memaksakan pembangunan gedung baru ini kalau memamg situasi tidak memungkinkan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas