TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR mendukung langkah PP Muhammadiyah yang mendesak Presiden Jokowi agar membentuk Tim Independen untuk melakukan evaluasi dan Audit Densus 88. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua FPAN DPR, Teguh Juwarno.

"Tewasnya Siyono saat ditangkat Densus 88 menjadi puncak kekecewaan kita atas perilaku Densus 88 yang selama ini bertindak tanpa kontrol. Perintah Konstitusi, tujuan negara adalah melindungi segenap tumph darah Indonesia," ujarnya, Rabu (30/3/2016).

"Maka, presiden tidak bisa membiarkan tindakan Densus 88 yang telah membunuh lebih dari 100 terduga teroris (catatan Komnas Ham) dengan proses yang melanggar HAM," papar Teguh.

Ditegaskan, Presiden tidak bisa membiarkan perilaku 'brutal' ini terus menerus. Apalagi, Polisi lansung berada dibawah wewenang Presiden sehingga wajar bila Presiden harus membenahi persoalan serius ini.

"Audit terhadap Densus 88 dan BNPT juga perku dilakukan dengan melibatkan PPATK utk mengetahui darimana sana dana mereka. karena disinyalir menggunakan dana asing tanpa audit yang jelas," tegasnya.

Kematian Siyono meninggalkan istri dan 5 anaknya yang masih kecil. "Juga 'siyono-siyono sebelumnya', semoga menyentuh hati Presiden. Presiden tidak boleh membiarkan perilaku pemberantasan teroris yang malah berpotensi menimbulkan bibit radikalisme akibat dendam atas ketidak adilan Densus 88," tegasnya.

Dikutip dari kompas.com, Suratmi, istri terduga teroris almarhum Siyono mengaku sempat diberi uang dua gepok saat berada di Jakarta. Hal itu disampaikan Suratmi saat berkunjung ke kantor PP Muhammadiyah, Selasa (29/3/2016).

Uang dua gepok yang dibungkus koran dan diikat lakban berwarna coklat itu diberikan seseorang yang diduga salah satu anggota Polwan untuk biaya pemakaman suaminya dan biaya santunan untuk anak-anaknya.

"Kami di Jakarta meminta agar suami diotopsi, biar tahu penyebab kematiannya. Kok tidak wajar," ujar Suratmi.