Laporan Wartawan Tribunnews.comn M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Anggota Komisi I DPR RI, Elnino M Husein Mohi tidak setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengkritik fungsi legislasi anggota dewan.

Dikatakannya, jika DPR lebih banyak melakukan fungsi pengawasan dan anggaran sementara tidak melakukan fungsi legislasi maka dianggap tidak produktif.

"Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Presiden sebagai lembaga negara, menurut saya pernyataan beliau sekrang ini justru keliru," kata Elnino ketika dikonfirmasi, Kamis (31/3/2016).

‎Politikus Partai Gerindra itu mengakui bahwa tidak semua hal harus diatur dalam undang-undang.

Namun, harus juga disadari bahwa tidak sedikit undang-undang yang sudah tidak sesuai konteks masa kini dan masa depan.

"Sehingga UU yang tidak sesuai dengan masa kini dan masa depan harus diganti atau direvisi," tuturnya.

Masih kata‎ Elnino, kenyataannya perencanaan pembuatan undang-undang selalu melibatkan presiden.

Dikatakannya, Presiden dapat menyatakan tidak setuju maka dapat menunda atau membatalkan sebuah RUU.

"Jadi, nggak perlu ngomong kayak pengamat gitu deh Presiden Jokowi. Cukup dia tidak perlu tandatangan persetujuan RUU," tegasnya.

‎Elnino pun berharap Presiden memikirkan secara matang apa yang akan diucapkannya, karena dia adalah Presiden bukan pengamat dadakan yang dapat bicara apapun lewat media sosial.

‎Menurutnya, fungsi sebagai kepala negara perlu Presiden perankan dengan baik termasuk dalam berkata-kata.

"Yang paling rajin mengusulkan RUU yang baru bukannya partai pendukung pemerintah? Mohon presiden cek lagi," tandasnya.