TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menginvestigasi surat berkop Kemenpan-RB yang beredar.

Surat itu memuat permintaan fasilitasi untuk anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Hanura, Wahyu Dewanto.

Isinya meminta agar Konsulat Jenderal RI di Sidney memfasilitasi anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, mengunjungi negara itu.

"Saya sedang menginvestigasi atas informasi atau arahan siapa surat itu dibuat," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (31/3/2016).

Pasalnya, imbuhnya, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi tak mengetahui perihal surat tersebut.

"Menpan-RB tidak pernah tahu adanya surat tersebut dan tidak pernah memerintahkan pemberian bantuan fasilitas seperti disebutkan surat tersebut," jelasnya.

Hari ini, Kamis (31/3/2016), beredar di media sosial soal surat dari Kementerian PAN RB untuk Sekjen Kementerian Luar Negeri.

Foto berisi surat berkop Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) ke Kementerian Luar Negeri yang berisikan permintaan agar Konsulat Jenderal RI di Sydney menyediakan fasilitas transportasi dan akomodasi kepada salah seorang anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto.

Penyediaan fasilitas transportasi dan akomodasi dilakukan selama Wahyu berkunjung ke Sydney dari 24 Maret-2 April.

Dalam surat tersebut, Kemenpan-RB menyebut bahwa Wahyu merupakan kolega dari Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.

Wahyu memang diketahui berasal dari partai yang sama dengan Yuddy, yakni Hanura.

Belum diketahui pasti apakah kunjungan Wahyu ke Australia dalam rangka dinas ataupun hanya liburan.

Namun yang pasti, dalam surat itu disebutkan bahwa Wahyu berkunjung ke Australia dengan menyertakan lima orang keluarganya, masing-masing bernama Utari Ayundhani Tauchid, Prapti Painem, Clarissa Mutiara Dewanto (anak), Muhammad Sultan Adilla (anak), dan Muhammad Emir Adilla (anak).

Surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji dan ditembuskan kepada Menpan-RB, Dubes RI untuk Australia di Canberra, dan Konjen RI