TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menganggap aneh penjelasan dari Kementrian PAN/ARB terkait beredanya surat tentang permintaan fasilitas kepada salah satu KBRI .

Hasanuddin menegaskan, informasi yang beredar tentang adanya surat dari Kemetrian PAN/ARB tentang permintaan fasilitas kepada salah satu KBRI hanya untuk berlibur, sangat disesalkan.

Diberitakan sebelumnya, surat yang dimaksud, ditandatangani Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji. Berisi permohonan kepada Kemenlu agar menyediakan fasilitas berupa akomodasi dan transportasi untuk rombongan kolega Menteri Yuddy, atas nama Wahyu Dewanto Suripman.

Bersama lima anggota keluarga lainnya yakni Utari Ayunda Tauchid, Prapti Painem, dan tiga orang anak-anak, yang akan berkunjung ke Sydney dan Gold Coast, Australia selama 24 Maret-2 April 2016.

Pihak Kemenpan RB membantah surat berisi permohonan fasilitas yang mengatasnamakan Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi.‎   Hal itu disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman.

Ia menyesalkan surat Sekretaris Kementerian PANRB yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri Nomor : B/1337/S.MENPANRB/03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Permohonan Fasiltasi membeberkan asal mula terbitnya surat berisi permohonan fasilitas tersebut.

"Surat tersebut bukan atas arahan dan tanpa sepengetahuan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi," kata Herman.

"Saat ini seluruh KBRI telah mengelola anggarannya berbasis kinerja, dan sampai saat ini berdasarkan laporan dari BPK , semua KBRI telah bekerja mengelola anggarannya dengan tepat , dan tidak diketemukan masalah atau pelanggaran," Hasanuddin menjelaskan, Jumat (1/4/2016).

"Situasi ini harus kita pertahankan, jangan lalu muncul kebiasaan buruk para pejabat tinggi membuat nota nota untuk meminta fasilitas diluar tanggung jawabnya. Bahkan hanya untuk berlibur," tambahnya.

Menurutnya, penjelasan dari sesmen Kementrian PAN/ARB pun juga aneh. Yang menjelaskan bahwa surat dikirim sebelum dikonfirmasi ke menteri terkait.

"Jawaban yang kurang profesional bagi seorang eselon satu.Dari kasus tersebut diatas, kami berharap KBRI tidak perlu melayani nota nota ngawur seperti diatas, konsentrasikan saja pada tugas pokoknya," tegas Hasanuddin.