TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disela peresmian pelabuhan di Wasior, Papua, Presiden Joko Widodo menjelaskan manfaat dari pembangunan pelabuhan-pelabuhan di beberapa lokasi.

Selain untuk angkutan penumpang, Presiden Jokowi mengatakan pelabuhan tersebut juga untuk mempermudah angkutan barang.

Tapi, lanjut Presiden, keberadaan pelabuhan di beberapa lokasi tidak serta merta menurunkan harga barang-barang, karena untuk pengangkutan barang masih memerlukan konektivitas dengan moda transportasi lainnya yang tergantung dengan sarana infrastruktur yang dimiliki.

Presiden memberikan gambaran tentang yang terjadi di Papua.

Di Merauke dimana telah ada pelabuhan, sehingga barang darimanapun sudah bisa tiba di Merauke, tapi untuk melanjutkan pengiriman kebutuhan masyarakat atau logistik ke wilayah Pegunungan Tengah diperlukan jalan darat.

"Harga bensin hingga Rp. 60 ribu, semen Rp. 800 ribu karena jalan darat tidak ada. Tahun ini jalan darat bisa tembus," ucap Presiden sesuai keterangan Tim Komunikasi Presiden, Selasa (5/4/2016).

Jalan darat, kata Presiden juga tengah dibangun dari Manokwari-Wendesi-Wasior dan hanya tersisa 30 km yang belum terselesaikan.

"Tahun depan semoga sudah tembus. Ini janji Menteri PU, bukan janji saya," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa konektivitas antar kota-kabupaten dan juga lintas moda transportasi akan menjadikan harga barang-barang menjadi sama di semua tempat.

"Kalau semua sambung, barang-barang akan sama harganya di semua tempat," ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pengecekan kondisi yang terjadi di masyarakat merupakan bagian dari tugasnya.

"Harus diselesaikan kalau ada masalah. Kalau ada salah harus diluruskan. Itulah perlunya turun ke bawah atau lapangan," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga menanggapi keluhan masyarakat terkait krisis listrik. Krisis. Presiden mengatakan krisis ini terjadi karena adanya keterlambatan membangun pembangkit listrik.

"Hampir di semua provinsi ada yang sehari byar-pet 8 kali, 4 kali, 3 kali. Nanti saya bicarakan dengan Bapak Bupati," ucap Presiden.