TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam melakukan resuffle kabinet dalam waktu dekat ini, Presiden Jokowi seyogianya membersihkan kabinet dari mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers.

Saran ini disampaikan oleh pakar hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra.

"Mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaannya di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri, memang tidak pantas berada dalam kabinet. Pembersihan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang ingin mengusut siapa saja WNI yang namanya tercantum dalam Panama Papers," ujar Yusril dalam pernyataannya, Selasa (12/4/2016).

Dikatakan, di beberapa negara Eropa, telah ada pejabat yang mengundurkan diri ketika namanya diumumkan ada di dalam Panama Papers. Pengusutan terhadap mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers, saran Yusril, seyogianya tidak berhenti mereka saja

"Akan tetapi juga orang-orang yang menjadi kerabat dekat, yang diduga telah digunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri," tegas Yusril.

Skandal Panama Papers yang melibatkan begitu banyak WNI, apalagi yang pernah maupun sedang menjabat seharusnya menjadi perhatian Presiden Jokowi. Apalagi, sambung Yusril lagi, nama-nama itu diketahui pasti ada di dalan kabinet.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga wibawa kabinet dan menjaga wibawa Presiden Jokowi sendiri sebagai pemimpin negara yang jujur dan bersih dari perbuatan tercela," saran Yusril lagi.