TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi kritik terhadap kejaksaan karena dua kali operasi tangkap tangan (OTT) KPK melibatkan jaksa.

Kritik itu, seperti yang disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Biar saja mereka (ICW) ngomong seperti itu, tidak ada urusannya," kata Prasetyo di gedung utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Seperti diketahui, dua kali jaksa terkait dengan penangkapan KPK.

Kasus pertama diduga terkait upaya suap kepada jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus kedua soal tertangkapnya jaksa yang diduga menerima suap di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Peneliti ICW  Emerson Yuntho mengkritik soal itu.

Emerson menyebutkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo seharusnya mundur setelah dua kali anak buahnya terkait dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adanya dugaan upaya penyuapan pada jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan tertangkapnya jaksa Devyanti setelah menerima suap di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, disebut Emerson, seharusnya membuat Prasetyo malu.

"Jaksa Agung harusnya meminta maaf dan mengundurkan diri karena gagal membina jajaran dibawahnya dan melakukan bersih bersih kejaksaan dari korupsi," kata Emerson Juntho berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Selasa (12/4/2016).

Dia juga meminta Presiden Joko Widodo mengganti Prasetyo, jika tidak mau mundur dari jabatannya.

"Presiden Jokowi sebaiknya menjadikan kedua kasus ini sebagai bahan evaluasi untuk mengganti Jaksa Agung Prasetyo dengan figur lain yang lebih tepat," katanya.

Menurut dia, sosok Jaksa Agung yang harus menggantikan Prasetyo harusnya bukan golongan dari partai politik dan dapat memberikan terobosan untuk praktek mafia hukum di lingkungan Korps Adhyaksa.