TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus partai idealnya adalah orang-orang administratif, yang tidak memiliki hasrat untuk mengejar jabatan publik menurut politisi Partai Golkar, Indra J. Piliang.

Gagasan tersebut adalah gagasan yang sudah diterapkan di partai moderen, seperti di Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat (AS). Masyarakat tidak begitu kenal siapa pengurusnya, namun tahu siapa calon presidennya.

"Makanya tokoh tokoh partai mestinya bukan lah yang akan memimpin bangsa negara, bukan orang yang dibebani tugas untuk jadi presiden," kara Indra dalam diskusi restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/4/2016).

Hal yang sama idealnya juga berlaku di Partai Golkar, yang pada Mei mendatang akan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Kata dia, yang terpilih di Munaslub, idealnya adalah kader yang tidak berhasrat menjadi Presiden.

Dengan demikian Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang baru, dapat fokus menyelesaikan masalah partai, mulai dari loyalitas kader hingga jumlah perolehan suara.

"Di partai masih banyak kekurangannya," ujar Indra.

Dua Ketua Umum DPP Partai Golkar sebelumnya adalah calon Presiden. Yakni Jusuf Kalla, dan adalah Aburizal Bakrie yang akan segera menanggalkan jabatannya sebagai Ketua Umum.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014 lalu, Indra sempat konflik dengan Aburizal alias Ical, yang juga berniat maju sebagai calon Presiden.

Setelah Ical mengurungkan niatnya itu, ia masih berkonflik, karena ia melawan partai dengan mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ke depannya pun ia berniat untuk mengambil sikap yang sama, yakni menentang ketua partai berlambang pohon beringin itu yang berniat maju sebagai presiden.

"Pokoknya saya tidak akan dukung calon (ketua) yang berambisi jadi presiden," jelasnya.