TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Achmad Hatari menganggap realisasi transfer daerah pada triwulan pertama 2016 konyol.

Dalam rapat Kerja DPR dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro diketahui bahwa Rp 47 triliun anggaran untuk dana desa baru terealisasi Rp 7 triliun.

Angka ini, menurutnya sangat kecil karena berdasarkan kalkulasinya, Kementerian Keuangan seharusnya merealisasikan transfer ke daerah sekitar Rp 12 triliun melalui instrumen spending quality.

Minimnya capaian itu mengindikasikan kegagalan pemerintah dalam merealisasikan target.

“Dari spending quality yang terukur kita bisa lihat, satu triwulan sudah terlewati, seharusnya kan 25 persen sudah terealisir," ujarnya dalam siaran pers yang diterima tribunnews.com, Senin (11/4/2016).

Tetapi menurutnya ada beberapa komponen yang terlalu jauh realisasinya.

"Seperti dana desa, baru terealisir Rp 7 triliun dari total anggaran 47 triliun. Kan konyol ini pak,” katanya.

Lebih jauh Hatari menilai, spending quality bisa dijalankan melalui perencanaan matang terhadap anggaran masing-masing triwulan.

Hal itu akan menjadi acuan bagi Komisi II DPR dalam merasionalisasi anggaran yang ada.

Dengan begitu, SILPA di akhir tahun tak akan membengkak sebagai akibat aliran transfer ke daerah yang tidak teratur.

Politikus dari Maluku ini menjelaskan bahwa rendahnya capaian Kementerian keuangan juga cukup mengganggu keuangan dan kas daerah.
Dalam aturan yang berlaku, dana transfer harus disalurkan paling lambat 7 hari setelah disahkan.

Akan tetapi dari kunjungan kerja di daerah-daerah di dapilnya Maluku Utara, ia tak menemukan hal itu berlaku sesuai prosedur.

Sebaliknya, perkembangan ekonomi daerah stagnan karena masing-masing pemerintah daerah tak memiliki cukup dana untuk pembangunan.

“Tidak terjadi akselerasi ekonomi yang berdampak pada akselerasi pembangunan. Daya ungkit yang kita harapkan, ternyata tidak terjadi. Sebalikny, yang ada d daerah justru stagnan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mengimbau Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri agar melakukan sinergi dalam melakukan transfer daerah.

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan belanja negara di sektor riil, guna meningkatkan taraf ekonomi daerah melalui pembangunan yang berkelanjutan.

“Jadi, jangan sampai kementerian dalam negeri sebagai pimpinan umum di daerah tidak intens mengawasi. Karena ini keluhan pak,” kata legislator Fraksi Partai NasDem ini.