Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

UU Desa Dinilai Jadi Berkah Besar untuk Desa

Para pejuang desa menyebutnya sebagai kemenangan desa sehingga patut untuk dirayakan.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in UU Desa Dinilai Jadi Berkah Besar untuk Desa
TMC Polda
Ribuan perangkat desa menguasai tol di depan gedung DPR-MPR, Jumat (14/12/2012) mereka menuntut pengesahan RUU Desa 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelahiran Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan berkah besar bagi desa.

Para pejuang desa menyebutnya sebagai kemenangan desa sehingga patut untuk dirayakan.

Koordinator Aliansi Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APPMI)‎, Asep SB mengatakan, UU Desa berhasil dengan tegas mengatur kedudukan desa di hadapan Negara.

Pertama, dengan asas rekognisi-subsidiaritas UU Desa, negara mengakui dan menghormati eksistensi desa yang telah ada sejak lama dan ikut melahirkan Negara Republik Indonesia.

Kedua, negara memberi mandat kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan desa sesuai kepentingan masyarakat setempat.

Desa diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan. Ketiga, negara melaksanakan redistribusi sumberdaya kepada desa dalam bentuk Dana Desa.

"Gambaran itu menunjukkan bahwa negara memiliki agenda besar mengawal implementasi UU Desa untuk mewujudkan desa yang dicita-citakan UU Desa, yaitu desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis," kata Asep, melalui rilisnya kepada wartawan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Berita Rekomendasi

Menurutnya, agenda implementasi UU Desa yang dijalankan Kemendes tersebut sekurang-kurangnya mencakup beberapa hal.

Salah satunya, penataan desa dan penataan kewenangan desa.

Para pihak yang terkait dengan penataan kewenangan desa harus segera melaksanakan agenda ini, agar desa dapat menyelenggarakan kewenangannya secara efektif.

"Agenda ini meliputi pengukuhan desa adat; menetapkan kewenangan skala lokal desa oleh pemerintah daerah dan desa dan membagi kewenangan yang jelas antara desa dan kabupaten dalam pembangunan kawasan perdesaan," jelasnya.

Menurutnya, mewujudkan desa yang demokratis merupakan agenda penting agar desa dapat melaksanakan pembangunanya secara inklusif.

Sehingga, desa menjadi arena yang demokratis bagi warga desa untuk memperjuangkan kepentingannya dalam pembangunan, sehingga keadilan dapat terwujud bagi rakyat desa.

"Konsolidasi pembangunan, keuangan dan informasi. Negara harus mendorong desa memiliki kemampuan menggali dan mengkonsolidasikan semua sumberdaya yang dimiliki untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat," jelasnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas