TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Suhu politik di internal Partai Golkar tampaknya tak pernah meredup.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang sedianya diadakan 7 Mei 2016 kembali diundur menjadi 27 Mei 2017.

Ini kesekian kalinya Munaslub untuk memilih ketua umum Golkar itu diundur tanpa alasan yang jelas.

Menjelang Munaslub, juga muncul wacana agar setiap calon ketua umum Golkar wajib menyetor kepada penyelenggara Munaslub.

Politikus Partai Golkar Leo Nababan menyebut itu sebagai "ide gila" yang menabrak aturan internal partai berlambang beringin itu sendiri.

"Ini ide gila yang menabrak AD/ART," tegas Leo Nababan dalam rilisnya ke Tribunnews.com, Jumat (15/4/2016).

Menurutnya, ide gila tersebut lahir dari para kader Golkar "golongan hitam" yang selama ini menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Golkar.

Kader Golkar "golongan hitam" ini selalu memecah Golkar dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan Golkar pada umumnya.

"Selama golongan hitam ini ada di Golkar maka mereka merusak Golkar. Mereka lupa Golkar ini aset negara, bukan milik segelintir pengurus," ujarnya.

Lalu siapa mereka? Leo tidak memberikan penjelasan rinci.

Namun dia mendesak agar internal Golkar mencari tahu siapa pihak yang yang melontarkan ide gila tersebut.

Pasalnya, ide tersebut bisa menggagalkan penyelenggaraan Munaslub Golkar yang dijadwalkan pada 7 Mei mendatang.

Tak hanya melontarkan isu itu, Leo juga menduga golongan hitam di Golkar sangat "ngotot" meminta SK baru dari Kemenkum HAM untuk mengesahkan Golkar Munas Bali hasil rekonsiliasi.

"Agar Munaslub tidak jadi, maka mereka ngotot minta SK baru dari pemerintah sedangkan SK Riau yang baru diperpanjang masih berlaku," katanya.