“Namun dalam pelaksanaannya masih berdasarkan tahun 48 yang lahir di negara Eropa Barat yang sekuler dan bebas nilai sehingga di Indonesia sering membentur tata nilai ke-Indonesia-an, karena HAM tersebut belum di pancasila-kan” ujar Hazim.

“Pada akhirnya, Komnas HAM kita masih kalah dengan LSM HAM yang dipandu dan dibiayai gerakan HAM internasional tersebut,” dia menam bahkan.

Dalam pandangan Muzadi, desakan ke presiden untuk negara minta maaf belum tentu menguntungkan kelompok Neo-Komunis, karena mayoritas bangsa terutama kaum muslimin dan umat beragama lain (kecuali agama yang suka kolaborasi dengan atheisme) akan berbalik mendesak posisi kaum neo-komunis dan pelbagai even demokrasi seperta Pilkada, Pilpres, Pileg, dan lain sebagainya.

“Padahal saat ini tokoh-tokoh Neo-Komunis telah bebas menjabat dimana-mana tanpa ada yang meneliti. Kalau terjadi konflik malah akan terjadi penelitian," ujarnya.

Hasyim mengaskan “Lalu siapa yang untung? Tentu gerakan global yang akan menambah perpecahan di Indonesia.”

Selain itu, Hasyim mengatakan sebagaimana pemberontakan PKI tahun 1948, PKI setelah itu dengan mulusnya mengikuti Pemilu 55, hal ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membalikkan opini publik.

"Nanti kita lihat apakah dan bagaimana reaksi ormas-ormas termasuk ormas Islam? Karena ormas kecil hingga yang besar tentu telah kerasukan faham/tokoh Neokom sebagai bagian kondisioning," kata dia.