TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memanggil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis ke Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016).

Kepada wartawan, Jusuf Kalla, mengaku bahwa dalam pertemuan itu ditanyakan sejumlah temuan BPK.

Juga, dibahas soal bagaimana caranya untuk mencegah terjadi penyimpangan anggaran.

"Supaya pemerintah berada dalam posisi saling memperbaiki. Lebih baik kita tetap berusaha untuk mencegah, daripada menimbulkan banyak temuan," ujar Jusuf Kalla.

Saat ditanya apakah dalam kesempatan tersebut ia juga sempat menanyakan perselisihan antara BPK dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Jusuf Kalla mengakuinya.

Kata dia, BPK tetap dalam pendiriannya bahwa ada penyimpangan yang ditemukan, dalam proses pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemprov DKI Jakarta.

"Saya ingin tanya juga apayang terjadi dengan (Rumah Sakit) Sumber Waras, ya (BPK) tetap pada pendirian, sesuai dengan hasil audit," jelasnya.

Dalam kasus Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan kerugian negara sebesar Rp 173 miliar.

Ahok justru menyerang BPK dengan pernyataannya yang menuding, serta menuduh ada oknum di KPK yang berusaha menjatuhkannya.