TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menertibkan jajarannya yang berlebihan dalam meredam isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Presiden secara tegas secara jelas menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menertibkan aparaturnya untuk tidak melakukan sweeping," ujar Pramono di halaman Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Pramono mengatakan tidak elok ada aksi sweeping semua atribut yang berkaitan dengan paham Komunisme, Marxisme-Leninisme ditengah Negara yang menganut sistem demokrasi.

"Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu," ucap Praomono.

Pramono mengatakan, Pemerintah menghormati substansi dari upaya meredam berkembangnya paham tersebut berdasarkan Undang-Undang, namun perlu kecermatan dalam menyikapi apa yang berkembang di masyarakat.

"Intinya bahwa memang secara substasi hal-hal yang berklaitan dengan legalistik itu tentunya kita hormati. Tapi kmudian yang kedua hal-hal yang berklaitan dengan apa yang berkembaang di masyrakat tidak perlu terlau overdosis," kata Pramono.