TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito menyatakan, Golkar harus bisa independen dan benar-benar mandiri dalam memilih ketua umum.

Ia menyarankan agar Golkar tidak menuruti kemauan pihak-pihak yang menempatkan diri seolah-olah representasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Arie menyatakan hal itu saat dimintai tanggapannya atas pernyataan Menkopolhukam Luhut B Panjaitan yang mengklaim Presiden Jokowi tak suka ada ketua umum partai politik merangkap jabatan dengan posisi pimpinan lembaga tinggi negara.

Pernyataan itu dikeluarkan Luhut setelah makan siang dengan calon ketua umum Setya Novanto di Bali, hari ini.

Menurut Arie, di Kabinet Kerja pimpinan Jokowi memang ada dua kader Golkar, yakni Wapres Jusuf Kalla dan Luhut.

Namun, Arie menilai JK dan Luhut tidak bisa diposisikan sebagai representasi Jokowi.

“Posisi Luhut, posisi JK, tentu akan berbeda dengan Jokowi. Jangan dipandang Luhut representasi presiden,” ujar Arie, Minggu (15/5/2016).

Ia menegaskan, Jokowi tak mungkin mengintervensi Golkar. “Karena terlalu berisiko,” ulasnya.

Karenanya, para pemilik suara di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar harus bisa membaca situasi. Sebab, katanya, baik JK dan Luhut sebagai politikus Golkar tetap punya kepentingan.

“Luhut dan JK adalah orang Golkar. Karena itu, keduanya tak bisa dianggap representasi presiden karena keduanya bagian dari Golkar,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengharapkan semua pihak bisa menghormati dan menghargai kedaulatan setiap partai politik.

“Termasuk kedaulatan Partai Golkar,” ujarnya melalui siaran pers ke media, Sabtu (14/5/2016).

Menurutnya, Munaslub Golkar hendaknya bisa menjadi proses politik yang memperkuat lembaga kepartaian dalam memberikan kontribusi bagi demokrasi politik dan ekonomi di Indonesia.

"Semoga kita bisa berjuang bersama menjadikan parpol sebagai alat poembebasan dan perjuangan mewujudkan selurut cita-cita rakyat Indonesia,” tegasnya,

Sedangkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Golkar harus bisa menjalankan munaslub secara berdaulat.

“Golkar sabagai kekuatan politik yang penting di republik ini bisa menjalankan munaslub dan secara berdaulat. Bisa menentukan pemimpin yang baru, lebih-lebih dengan sikap politik yang memberikan dukungan pada pemerintah,” katanya saat ditemui usai menghadiri pembukaan muanslub Golkar.