Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Skandal Panama Papers

PPATK: Tidak Semua Nama yang Tercantum pada "Panama Papers" Dianggap Bersalah

Temuan tersebut sudah disampaikan ke penegak hukum. Namun, belum direspon secara optimal.

PPATK: Tidak Semua Nama yang Tercantum pada
Ist/Tribunnews.com
Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam diskusi ETF Fellowships Gathering bertajuk Panama Papers: Pemahaman, Pemberitaan, dan Hak Asasi di Jakarta, Selasa (17/5/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak semua nama yang ada dalam bocoran Panama Papers, ICIJ Offhore Leaks dan sejenisnya serta merta dianggap bersalah.

Data itu perlu disandingkan dengan data lain, seperti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengetahui apakah uang diperoleh dengan cara "haram".

"Laporan transaksi keuangan yang mencurigakan hasil verifikasi PPATK jauh lebih banyak dibandingkan Panama Papers. Jumlahnya mencapai 56 ribu laporan," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf dalam diskusi ETF Fellowships Gathering bertajuk ‘Panama Papers: Pemahaman, Pemberitaan, dan Hak Asasi' di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Yusuf mengakui, sejauh ini hasil pemeriksaan PPATK terhadap data yang dimiliki baru pada tahap mencurigakan.

Temuan tersebut sudah disampaikan ke penegak hukum. Namun, belum direspon secara optimal.

"Kami khawatirkan ada celah dalam skema bisnis yang berpotensi untuk digunakan kejahatan akibat lemahnya pengawasan," kata Muhammad Yusuf.

Ia menyebut sejumlah alasan yang digunakan penegak hukum yang enggan menindaklanjuti hasil temuan PPATK seperti datanya masih mentah sehingga tidak cukup bukti, hingga sulitnya mencari alat bukti atas kecurigaan tersebut.

"Hingga kini penindaklanjutannya berjalan agak lamban. Bahkan, boleh dibilang sampai sekarang belum ada kemajuan," ujarnya.

Karena itu, Yusuf mengusulkan kepada Presiden untuk segera menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) agar hasil temuan bisa segera ditindaklanjuti.

"Kami sudah menyiapkan draft, tinggal mendapat paraf secepatnya dari kementerian terkait agar bisa diserahkan ke istana," katanya.

Yusuf menambahkan, lewat Inpres, maka saat penegak hukum menindaklanjuti temuan PPTK, yakni meminta keterangan pihak-pihak terkait dan kemudian menyatakan tidak cukup bukti, maka penegak hukum wajib menyampaikan resumenya ke PPATK.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas