TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo memastikan belum ada pembicaraan perombakan kabinet usai Partai Golkar meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP), dan bergabung dengan pemerintahan.

"Belum sampai ke sana. Belum bicara," ujar Presiden Joko Widodon di sela-sela kunjungan ke Seoul, Korea Selatan, Selasa (17/5).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru menghormati pilihan DPD I dan DPD II Partai Golkar yang akhirnya mendapuk Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga 2019.

"Kami hormati semua yang merupakan pilihan dari pemilik suara di Partai Golkar, kami hormati," ujarnya.

Novanto meraih suara terbanyak pada voting tertutup yang digelar dalam Munaslub Partai Golkar sejak Selasa (17/5/2016) dini hari.

Proses pemilihan berlangsung cukup alot setelah Novanto dan Ade Komarudin berhasil meraih 30 persen suara. Pada putaran pertama, Novanto meraih 277 suara dan Ade Komarudin meraih 173 suara.

Pemilihan seharusnya masuk ke tahap kedua dengan memilih Novanto atau Ade. Namun, pemilihan tahap kedua ini tidak berlanjut setelah Ade menyatakan mundur dari pemilihan dan mengalihkan dukungannya untuk Novanto. Dengan keputusan itu, Novanto pun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar hingga periode 2019.

Menanggapi keluarnya Golkar dari Koalisi Merah Putih (KMP), Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa ada suatu kepentingan yang mendasari keinginan Golkar untuk mendukung pemerintah.

"Iya pasti, hari gini tidak ada makan siang gratis. ARB kan selalu bilang kalau akan dihadapi secara taktis, berarti memang ada kepentingan yang sifatnya sesaat," ujar Hendrawan.

Hendrawan mengklaim tebakannya yang selalu tepat, kini belum dapat memprediksi bahwa Golkar akan masuk kabinet atau tidak, namun potensi itu bisa saja terjadi usai Munaslub Golkar.

"Reshuffle itu pasti ada dan ada orang baru, apakah dari Golkar atau tidak? Saya masih belum tahu. Itu tergantung presiden," katanya.

Rapat Paripurna Munaslub Golkar menghasilkan sejumlah keputusan politik.

Keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Rapat Paripurna Siti Aisyah di Bali Nusa Dua Convention Center, Senin (16/5/2016) kemarin.

Golkar memutuskan untuk tidak berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP). KMP merupakan kumpulan partai politik pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014.

"Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Munas Partai Golkar tentang posisi Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih," kata Siti.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui konfigurasi politik nasional berubah seiring terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar.

"Memang ada beberapa keputusan Munaslub yang membuat konfigurasi dan bandul politik sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya," ujar Pramono.

"Karena secara resmi Golkar telah menyatakan sebagai partai yang akan mendukung pemerintahan," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pramono berharap perubahan konfigurasi politik nasional tersebut berimbas positif, bukan malah sebaliknya.

"Harapannya, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Pak JK (Jusuf Kalla) ini akan bisa menjadi lebih stabil, walaupun sekarang sudah sangat stabil," ujar dia.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tak kaget dengan keputusan Partai Golkar untuk keluar dari KMP dan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pasalnya, keputusan tersebut bukan hal baru. Ia merasa komunikasi Golkar dengan KMP akan tetap berjalan.

"Karena pada pidato Pak ARB (Aburizal Bakrie), dikatakan silaturahim dan hubungan dengan KMP tetap jalan," ujar Fadli.

Meski berkurang satu rekan koalisi, Gerindra merasa keluarnya Golkar dari KMP tak membuat partainya merasa kehilangan.

"Kami tidak merasa kehilangan karena saya kira ini ada suatu dinamika politik yang biasa-biasa saja," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Bahkan, dengan berkurangnya partai di luar pemerintah, dinilainya membawa keuntungan tersendiri bagi Gerindra.

"Kami justru merasa ramai dengan semakin banyak rakyat yang mendukung kita. Saya kira ini jalan bagi Gerindra untuk menang Pemilu 2019," tambah dia.

Tim Inti
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menunjuk Idrus Marham untuk mendampinginya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2014-2019.

Di posisi Ketua Harian DPP Partai Golkar, Novanto menunjuk Nurdin Halid.
Sementara di posisi Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Novanto memercayakan kepada Robert Joppy Kardinal.

"Saya telah memutuskan ini dengan berbagai pertimbangan," kata Novanto saat penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Nusa Dua, Bali.

Adapun untuk struktur kepengurusan secara lengkap akan diputuskan bersama oleh tim formatur. Tim formatur dipimpin oleh Novanto selaku Ketua Umum.

"Formatur ini bekerja paling maksimal 15 hari," ucap Novanto. (tribunnews/nic/fer/kps)