TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Tak dipungkiri, pemilihan kepala daerah (Pilkada) memang masih menyisakan kekurangan.

Kekuarangan ini tentu saja harus diperbaiki bersama-sama, misalnya DPR dengan memperbaiki sistem dengan membuat UU yang lebih baik.

"Saya selalu berupaya perbaiki pelaksanaan pimilukada agar menghasilkan pemimpin daerah yang miliki kemampuan, berintegrigritas, menjujujung kejujuran dan keadilan," kata angggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, dalam acara Seminar bertajuk " Pimilukada Dalam Perapektif Demokrasi Pancasila" di Universitas Nasional, Jakarta ( Kamis, 19/5/2016).

Seminar ini digelar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum ke-31 Universitas Nasional.

Selain Maruarar Sirait, hadir sebagai pembicara Margarito Kamis dan La Ode Ide, dan dengan moderator Ismail Rumadan (Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional). Acara tersebut dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari wilayah jakarta.

Maruarar optimis bahwa pemilukada langsung mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas seperti Joko Widodo, Wali Kota Surabaya Trirismaharini dan lain-lain.

"Meskipun jumlahnya tidak begitu banyak. Tapi dengan cara ini setidaknya kita bisa melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas dan memiliki integritas," kata Maruarar.

"Kalau tidak ada pemilihan langsung, tidak mungkin sosok seperti jokowi menjadi wali kota, Gubernur hingga Presiden," ungkapnya.

Oleh karena itu untuk menghasilkan pemilukada yang mampu melahirkan pemimpin yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyat maka harus menciptakan kondisi kampus yang mampu melahirkan intelektual yang bermoral.

Sehingga mampu melakukan penyadaran kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang ideal.

Kampus diharapkan juamampu mencatak mahasiswa yang kritis merubah bangsa yang lebih baik.

"Meski kita sedang dihadapkan pada kondisi masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang masih kurang, dan ekonomi yang masih lemah. Ditambahlagi media yang masih dikuasi oleh partai politik tertentu," ungkapnya.

Maka dari itu, Ia berharap agar kampus mampu memproduksi intelektual-intelektual yang mampu menjaga moral bangsa.

"Saya berharap agar kampus untuk menjaga moral dan intelektual mahasiswanya. Agar demomrasi langsung ini mengasilkan pemimpin yang ideal," pungkasnya.

Sementara Laode Ida mengatakan, Pemilukada pada awalnya merupakan antisipasi terjadinya politik transaksional di tingkat elit yakni DPRD.

Dengan adanya pemilukada langsung maka rakyat bisa memilih figur yang mereka inginkan.

"Dulu kan kepala daerah menjadi transaksi politik elit," katanya.

Pada pelaksanaannya Pemilukada memang tidak berjalan sesuai dengan harapan. Transaksi politik justru terjadi hingga akar rumput.

"Pada pelaksanaan pilkada langsung justru politik uang tidak hanya di tingkat elit, tapi hingga masyarakat luas," katanya.