TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Guru besar FISIP Universitas Indonesia (UI), Valina Singka Subekti mengatakan, Indonesia mengalami demokrasi secara nyata pada saat era parlementer.

Namun menurutnya, demokrasi sebenarnya itu berhenti dengan adanya dekrit tahun 1959 dan beralih kepada demokrasi terpimpin.

Dikatakan Valina, fluktuasi kelahiran partai politik di Indonesia juga erat kaitannya dengan perjalanan panjang Indonesia, mulai dari sistem parlementer dan demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga ke reformasi.

"Dalam demokrasi terpimpin partai mulai dibatasi pergerakannya, kemudian mengalami pencapaian kesempurnaan pada masa orde baru," ujar Valina dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2016).

Valina menuturkan, kesempurnaan pemerintah di masa Orde Baru adalah dapat mengatur kehidupan partai politik.

Hal ini disebabkan pemerintahan Orde Baru berfokus pada pembangunan dimana jumlah partai harus dibatasi.

Bahkan menurutnya, pemerintahan Orde Baru juga megatur ideologi kepartaian dengan sedemikian rupa agar tidak menggangu tujuan pemerintah.

"Setelah demokrasi baru keran kebebasan itu dibuka, barulah ratusan partai itu berdiri pada masa reformasi," ujarnya.