TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan memberikan kuliah umum bertema "Integrasi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Pertanahan", di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Bengkulu, Jumat (27/5/2016)

Dalam kesempatan itu, Ferry mengajak para mahasiswa untuk berperan aktif untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan pertanahan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

"Kami mengajak perguruan tinggi untuk bekerja sama melalui program KKN untuk membantu masyarakat melakukan sertifikasi tanah-tanah mereka," kata Ferry dalam keterangan yang diterima, Sabtu (28/5/2016).

Menurutnya, harus dibangun kesadaran, khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan terkait pentingnya sertifikasi lahan.

Selain sebagai pengakuan atas kepemilikan, sertifikat tanah bisa memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya.

"Karena KKN itu didesa, mahasiswa bisa membantu kita untuk melakukan sosialisasi soal pertanahan, serta memetakan wilayah mana saya yang masyarakatnya masih belum memiliki sertifikat, baik rumah maupun lahan-lahan pertanian. Kita siap bekerjasama," katanya.

Lebih lanjut Ferry juga berharap agar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) juga mengambil peran advokasi untuk penyelesaian konflik pertanahan.

"Kami tantang juga BEM untuk berperan dalam membantu advokasi masalah pertanahan. Kita (BPN) akan turun bersama BEM selesaikan masalah-masalah itu," katanya.

Lebih lanjut dirinya menegaskan bahwa sertifikasi lahan, khususnya lahan produktif menjadi penting sebagai langkah antisipasi terjadinya alih fungsi lahan.

Ditegaskan, tanah harus dikelola dan dimanfaatkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Alih fungsi lahan disebabkan karena adanya pemahaman ekslusifitas kepemilikan lahan, ini yang harus diakhiri. Perlu dibangun pemahaman baru soal pemanfaatan lahan," katanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Bengkulu, Ridwan Nurazi menyatakan bahwa pihaknya siap membantu Kementerian ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah pertanahan.

Karena menurutnya masalah pertanahan masih kerap terjadi di tengah masyarakat.

"Kita terbuka dengan sumber daya manusia kita untuk membantu masalah pertanahan. Misalnya, kalau Kementerian ATR/BPN mau memanfaatkan mahasiswa kita untuk mengumpulkan data dan sosialisasi program dan kebijakan lewat KKN tematik. Itu kalau kementerian mau manfaatkan SDM yang ada," katanya.