Khotimun menyatakan berhentinya kasus-kasus tersebut di Kepolisian disebabkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengharuskan adanya laporan oleh dua orang saksi atas tindak kejahatan seksual yang menimpa korban.

"Sekarang gimana mau ada dua orang saksi yang melaporkan kalau ternyata pelakunya orang tuanya sendiri, dan juga lokasi terjadinya tindak kejahatan seksual kan di tempat yang tersembunyi, mana ada saksinya. Dengan begitu berarti kasus kekerasan seksual belum dianggap sesuatu yang genting bagi penegak hukum," lanjut Khotimun.

Dia pun memaparkan data lainnya yang senada. Pada tahun 2015, hanya satu kasus dari 24 kasus kekerasan seksual yang hukumannya maksimal yakni mencapai 14 tahun penjara. Itu pun hanya terjadi di Jakarta.

"Nah, itu juga bukti bahwa kekerasan seksual belum dianggap kejahatan besar karena kebanyakan vonisnya hanya empat sampai enam tahun," kata Khotimun.

Dia pun menyarankan sebaiknya Pemerintah memfokuskan diri untuk menghukum pelaku seberat-beratnya dengan tambahan rehabilitasi bagi si korban.

Menurutnya hal itu lebih baik daripada pemberlakuan hukuman kebiri yang dipandang tak efektif.

Masih Banyak Celah
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebut aturan tambahan dan pemberatan di perppu kebiri terlalu menukik dan muncul banyak celah.

"Masih banyak celah untuk dimainkan di pengadilan," katanya.

Ada tiga hukuman tambahan yang diberlakukan, yakni kebiri kimia, pemasangan chip detektor elektronik hingga pengumuman identitas pelaku.

"Namun dalam perppu hukuman itu ditulis dengan kata 'dapat'. "Kebiri 'dapat' dilakukan, berarti boleh tidak dong. Masih ada ruang untuk tidak memutuskan dengan penambahan hukuman. Kita mau pasalnya tidak debatable," ucap Yandri. (ike/kps/wly)