TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku belum mendapatkan informasi terkait pemanggilan anggotanya untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya belum tahu. Belum dapat laporan," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Terkait pemanggilan anggota Polri untuk diperiksa KPK, Badrodin mengatakan ada mekanismenya, bahwa pimpinan harus mengetahui perihal pemanggilan tersebut.

"Tentu sebagai pimpinan lembaga harus dikasih tahu, dikasih tahu ada anggotanya dipanggil, biasanya dikasih tau ke kita tapi sampai sekarang saya belum dapat suratnya," kata Badrodin.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil paksa empat polisi yang mangkir dalam pemanggilan terkait penyidikan kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Keempat polisi tersebut telah dua kali tidak hadir tanpa keterangan, saat dipanggil sebagai saksi.

"Karena ini panggilan kedua, maka selanjutnya akan disertai dengan penjemputan paksa," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Keempat polisi tersebut, yakni Brigadir (Pol) Ari Kuswanto, Brigadir (Pol) Dwianto Budiawan, Brigadir (Pol) Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya telah mengkonfirmasi kepala satuan empat polisi yang tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi.

Menurut Boy, empat polisi tersebut tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena dipindahtugaskan ke Poso dan bergabung Satgas Tinombala yang memburu kelompok teroris Santoso. Pemindahan tugas tersebut sejak akhir Mei 2016.

"Keempatnya ikut Satgas di Poso. Dalam proses perpanjangan operasi ini terjadi rotasi petugas karena anggota Brimob yang bertugas sebelumnya diistirahatkan dulu. Sehingga regu yang ada di Jakarta diberangkatkan," ujar Boy di Mabes Polri.