TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan tak mau menjawab pertanyaan tentang peluangnya menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

Budi menyatakan menyerahkan penentuan Kapolri kepada Presiden Joko Widodo.

Budi mengaku tak masalah jika masa tugas Kapolri Jenderal Badrodin Haiti diperpanjang.

"Apapun yang jadi putusan Presiden pasti kami dukung apakah diperpanjang atau diganti, semua kan hak prerogratif Presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Pada 24 Juli mendatang, Badrodin Haiti tepat berusia 58 tahun atau masuk masa pensiun. Selama ini, masa pensiun seorang Kapolri identik sebagai kemunculan pimpinan baru di Polri. Meski Presiden berhak mempertahankan Kapolri yang telah pensiun, namun hal itu tidak pernah dilakukan.

Budi Gunawan disebut-sebut berpeluang kuat menggantikan Badrodin Haiti. Awal tahun 2015, nama Budi Gunawan telah dikirim dari Istana Presiden ke DPR sebagai calon tunggal Kapolri.

Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi.

Penetapan itu menimbulkan kegaduhan antara KPK dan Polri. Presiden Jokowi kemudian mengangkat Komjen Badrodin Haiti untuk menduduki jabatan Kapolri yang telah ditinggalkan Jenderal Sutarman beberapa bulan sebelumnya.

Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai tersangka. Dia menang pada praperadilan melawan KPK sehingga kasusnya dialihkan ke Kejaksaan Agung lalu ke Polri. Penyidik Polri kemudian menyatakan Budi Gunawan "bersih".

Kini, menjelang Badrodin memasuki masa pensiun, wacara pergantian Kapolri kembali mengemuka. Budi Gunawan menegaskan, ia mendukung keputusan Presiden.

"Presiden kan belum memutuskan. (Kapolri) Diperpanjang atau diganti semua berpulang kepada Presiden," katanya.

Saat ditanya dukungan PDI Perjuangan kepada dirinya untuk menjadi Kapolri, Budi Gunawan justru menghentikan wawancara.

"Cukup ya," katanya sambil tersenyum.

Presiden memilih calon Kapolri berdasarkan nama-nama yang disodorkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Nama yang dipilih Presiden kemudian diserahkan ke DPR untuk mendapat persetujuan.