TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku sudah mengurangi 2.000 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Para pegawai yang diberhentikan karena tidak disiplin bekerja dan sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS sampai 1 juta.

"Saya saja sudah memberhentikan hampir 2 ribu (PNS) yang melanggar disiplin pegawai," ujar Yuddy.

Yuddy menjelaskan 2.000 ribu PNS yang diberhentikan dalam konteks laporan melalui mekanisme birokrasi secara langsung.

Selain itu, kata Yuddy ada sejumlah PNS juga dikurangi karena pengaduan melalui masyarakat.

"Itu sudah diberhentikan, cuma kan tidak saya beritakan," kata Yuddy.

Dalam pelaksanaannya, semua PNS harus melalui mekanisme sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Yuddy pun hadir sebagai pemimpin dalam sidang tersebut.

"Semua PNS yang diberhentikan lewat sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian," papar Yuddy.

Pemerintah lanjut Yuddy juga akan mengurangi jatah lowongan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai 1 juta orang.

Tujuan utamanya untuk meningkatkan daya saing, sekaligus menghemat anggaran negara.

Yuddy Chrisnandi menjelaskan pelaksanaan pengurangan dilakukan secara bertahap. Yuddy menargetkan jumlah PNS 3,5 juta sampai tahun 2019 yang saat ini sudah mencapai 4,5 juta pegawai.

"Kami menawarkan rasionalisasi dilakukan dalam 3 tahun ke depan, sampai 2019," ujar Yuddy.

Yuddy memaparkan setiap tahun sekitar 200 ribu PNS akan pensiun.

Sehingga dalam 3 tahun ke depan diperkirakan yang akan pensiun 500 ribuan orang.

Dalam perhitungannya, Yuddy masih menilai masih ada 500 ribu PNS lagi di 2019 yang tersisa untuk mencapai target 3,5 juta.

Pengurangan itu sudah dilakukan melalui pendekatan moratorium yang jadi program pemerintah, sehingga PNS di 2019 masih mencapai angka 4 juta orang.

"Ini masih kelebihan 500 ribu orang. Kalau kita lakukan rasionalisasi 500 ribu orang, tetap ada 3,5 juta tidak akan memperbaiki SDM aparatur,"kata Yuddy.