TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial mengusulkan Rp 17,32 triliun anggaran di 2017.

Tujuan dana sebesar itu untuk mendukung program peningkatan kesejahteraan sosial membutuhkan anggaran besar,

“Kami mengusulan anggaran Rp17,32 triliun dalam pagu indikatif tahun anggaran 2017, sehingga ada kenaikan jika dibandingkan 2016 yang mencapai Rp 14,6 triliun,” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Rapat kerja, kata Mensos, dengan Komisi VIII DPR membahas tiga agenda, yaitu pendahuluan RAPBN Tahun 2017, tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II BPK tahun 2015, serta evaluasi pelaksanaan APBN Tahun 2016.

“Anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) Rp14,18 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH), ” ucap Khofifah.

Program CCT merupakan bantuan tunai bersyarat bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) dari 3,5 juta akan ditambah 2,5 juta. Sehingga total menjadi enam juta penerima KSM.

“Untuk anggaran 2017, Kemensos akan menambah jumlah penerima PKH," papar Kofifah.

Anggaran untuk Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp 495 juta lebih, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp 1,12 triliun, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Rp 665 juta, serta pendidikan, pelatihan dan pengembangan serta penyuluhan sosial Rp 435 juta lebih.

“Sebagian anggaran akan diguankan untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Rp 377 miliar, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Rp 40 juta," Khofifah.