"PR nya tentu sangat banyak. Polri masih memerlukan banyak perubahan utk memenuhi harapan masyarakat," ujarnya.

Sekedar mengingatkan, dikutip dari buku "Museum Polri 2009", selama kepemimpinan Hoegeng, banyak hal terjadi dalam tubuh internal Kepolisian Republik Indonesia.

Langkah pertamanya adalah pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi. Hasilnya, struktur baru yang lebih dinamis dan komunikatif.

Langkah kedua, perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya.

Sebutan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) diubah menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Selain itu sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian.

Di bawah kepemimpinan Hoegeng pulalah peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization, semakin aktif. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.

Ide orisinil Hoegeng yang dulu sempat ditentang oleh beberapa pakar hukum tetapi kemudian diberlakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah "helm".

Kewajiban memakai helm bagi pengendara atau pembonceng sepeda motor dimaksudkan untuk mengurangi korban kecelakaan lalu lintas bagi pengguna sepeda motor.

Kebijakan ini juga didukung oleh sejumlah pihak antara lain adalah AH Sadikin yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Polisi jangan sampai menjadi momok bagi masyarakat" Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso.