TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Penangkapan itu terkait dugaan suap yang dilakukan Saipul Jamil.

Politikus Gerindra itu berharap Presiden Jokowi berani bersikap memberantas mafia hukum.

"Saya pikir walaupun eksekutif tidak boleh ikut campur dalam dunia peradilan, tapi dalam konteks ini kan mengganggu pemerintahan. Seharusnya Pak Jokowi bersikap juga. Bersikap, berkomentar, mencari solusi ke depan," kata Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Desmond menilai negara akan rusak bila hakim dan panitera tidak bekerja dengan baik. Presiden pun dirugikan dengan kejadian tersebut.

"Karena kalau republik terjadi kekacauan, dianggap pimpinan nasionalnya kan. Kalau tidak ada kepastian hukum, nanti larinya ke pemerintah kan. Kita harus cari solusi dan melakukan pengawasan bersama," tuturnya.

Menurut Desmond, masalah mafia hukum yang terjadi akhir-akhir ini makin bertambah. Sebab, seolah-olah keadilan diukur dengan uang.

"Itu salah satu persoalan yang mendasar dalam proses mencari keadilan. Kalau sudah hakim menerima suap, berarti keadilan jauh dari harapan masyarakat. Berarti hanya uanglah yang mengatur putusan-putusan pengadilan," katanya.

"Kalau adil berdasarkan uang seperti ini, berarti republik ini sudah mendekati kehancuran kan. Kalau mendekati kehancuran, kita harus selamatkan," tambahnya.

Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi masukan bagi Komisi III DPR terkait UU Jabatan Hukum. Komisi III akan merinci mengenai mekanisme hakim.

"Mungkin nanti akan kita lihat tentang waktu untuk mutasi, jenjang karir hakim agung tidak seperti sekarang lagi yang seumur hidup. Kita akan putar 5 tahun sekali. ‎Akan kita proper lagi. Agar tidak ada mafia di situ," ujarnya.