Telan 43 Korban Jiwa di Jateng, BNPB Sudah Ingatkan Ancaman Banjir dan Longsor
"Kita sebelumnya sudah memperingatkan BPBD-BPBD untuk mengantisipasi," kata Sutopo.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 43 orang tewas, 19 masih hilang dan puluhan orang lainnya luka-luka serta ribuan rumah rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah, di Jawa Tengah.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan bencana tersebut dipicu oleh fenomena La Nina, yang membuat curah hujan tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia hinga September mendatang.
"Kita sebelumnya sudah memperingatkan BPBD-BPBD untuk mengantisipasi," kata Sutopo dalam konfrensi persnya, di kantor BNPB, Jakarta Timur, Senin (20/6/2016).
Peringatan tersebut sudah disampaikan pada 17 Juni lalu. Setelahnya pada 18 Juni, sebagian besar wilayah Jawa diguyur hujan selama sepuluh jam lebih. Alhasil, bencana banjir dan longsor pun terjadi.
"Kami sudah peringatkan masyarakat, bagaimana reaksi masyarakat, saya belum menerima laporan," ujarnya.
Selain memberikan peringatan kepada setiap jajaran BNPB di daerah, BNPB juga mempersiapkan tim reaksi cepat, dan mempersiapkan logistik guna mengantisipasi bencana yang diakibatkan curah hujan yang berlebihan itu.
Namun kenyataannya korban jiwa tetap saja jatuh.
Menurut Sutopo, selain faktor alam, bencana banjir dan longsor bisa terjadi juga karena ulah manusia.
Untuk kasus longsor di Jawa Tengah, ia mengatakan kasus itu bisa terjadi, antara lain karena rumah warga yang terlalu dekat dengan bukit terjal.
Kata Sutopo pihak BNPB juga sudah memasang alat di wilayah-wilayah rawan longsor, untuk mendeteksi terjadinya longsor. Namun kenyataannya tidak semua alat berfungsi.
"Ini kembali ke kesadaran masyarakat. Bahkan ada alat pendieteksi yang dijadikan jemuran," katanya.
Selain mengkritik kesadaran warga, Sutopo juga mengkritik komitmen Kepala Daerah.
Pasalnya, di daerah-daerah rawan longsor di Indonesia, rata-rata kepala daerah hanya menganggarkan 0,01 hingga 0,02 persen anggaran. Kata Sutopo jumlah tersebut masih belum cukup.