TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, berpesan kepada mahasiswa di Kutai Timur fokus dalam menjalani pendidikannya.

Dikatakannya, tidak ada jaminan sekolah di kota besar kualitasnya diatas yang sekolah di kampung atau di daerah-daerah. 

Banyak bukti bahwa lulusan sekolah daerah banyak yang sukses seperti menjadi pengusaha bahkan pejabat tinggi negara.

Mahyudin mengaku bahwa dirinya mengenyam sekolah di daerah jauh dari gemerlap kota. Tapi dengan belajar keras dan upaya keras pasti bisa berhasil. 

Mahyudin berharap agar mahasiswa di daerah-daerah harus fokus belajar dan jangan pesimis menjadi warga daerah.

"Saya pernah tegaskan kepada Menteri Pendidikan RI buatlah lembaga pendidikan tinggi yang bertaraf dunia dan mampu dijangkau rakyat agar ke depan Indonesia mampu bersaing dengan banyaknya SDM yang berkualitas," ungkapnya.

Diberitakan, Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin membuka dan didaulat menjadi narasumber gelar acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR dengan Sekolah Tinggi Pertanian ( Stiper ) Kutai Timur, Kalimantan Timur, Rabu ( 22/6/2016).

Acara yang diselenggarakan di aula serbaguna Stiper Kutai Timur, kota Sangatta ini selain dihadiri sekitar 100 lebih mahasiswa dan dosen Stiper dari berbagai jurusan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kutai Timur, Rektor Stiper, dan Wabup Kutai Timur.

Dalam paparannya Wakil Ketua MPR RI Mahyudin membawakan paparan soal lembaga MPR RI dan apa tugas-tugasnya. 

Mahyudin mengungkapkan bahwa peran MPR sangat penting dan strategis. Sebelum reformasi kedudukan MPR sangat tinggi karena sebagai lembaga tertinggi negara.

"Dulu MPR memiliki status dan kewenangan tertinggi bahkan, Presiden diberi mandat menjabat Presiden oleh MPR dan MPR menentukan garis besar haluan negara.  Kini MPR pasca reformasi kedudukannya sebagai lembaga tertinggi dicopot. MPR sama kedudukannya dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya," katanya.

Namun, lanjut Mahyudin walaupun kedudukan MPR sama dengan lembaga tinggi lainnya, MPR masih memliki kewenangan tertinggi yakni berwenang merubah dan menetapkan UUD Tahun 1945.

Selain soal kedudukan MPR, Mahyudin juga memaparkan soal penerapan konstitusi negara. Dalam konstitusi negara disebutkan soal pendidikan untuk rakyat. Untuk itulah pemerintah baik pusat dan daerah harus memperhatikan dengan serius bidang pendidikan anak bangsa. 

Pemerintah daerah tidak bisa menafikan pendidikan anak bangsa.  Untuk itu pemerintah daerah harus peduli pada semua yang berhubungan dengan pendidikan termasuk infrastruktur dan fasilitas. "Bagaiman bisa bangsa ini maju jika generasi mudanya tidak diperhatikan pendidikannya," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Rektor Stiper Kutai Timur Prof. Dr. Juraemi mengatakan bahwa empat pilar MPR yang di dalamnya ada Pancasila memang perlu pemahaman bersama dan perlu pemahaman esensi Pancasila yang sama.

"Pemahaman Pancasila yang betul harus melakui upaya yang sistematis seperti sosialisasi dan edukasi secara terus menerus kepada rakyat Indonesia.  Makanya sosialisasi empat pilar MPR yang dilakukan MPR sangat saya dukung karena sangat positif," tandasnya.