TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Sejumlah pria yang membawa senjata laras panjang dan senjata api genggam mendadak naik ke atas Tugboat (TB) Charles 001 yang berlayar di perairan Sulu, Filipina Selatan, sekira pukul 10.20 waktu setempat, Senin (20/6) .

Sebelumnya orang-orang tersebut mengejar kapal tunda tersebut menggunakan dua speedboat.

Itulah cerita yang disampaikan Syahril, anak buah kapal (ABK) TB Charles, kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Klas II Samarinda, melalui sambungan telepon. Syahril tidak ikut diculik dan disandera.

Syahril membenarkan informasi yang menyebut 7 ABK lainnya diculik oleh sejumlah pria bersenjata api. Korban penculikan antara lain Kapten Kapal, Ferri Arifin, M Mahbrur Dahri (KKM), Edi Suryono (Masinis II), Ismail (Mualim I), M Natsir (Masinis III), M Sofyan (Olman) dan Robin Piter (Juru Mudi).

"Info penyanderaan itu kami peroleh dari seorang ABK atas nama Syaril yang saat ini tengah berada di kapal, dan tengah berlayar menuju Samarinda," kata Kepala KSOP Kelas II Samarinda, Kolonel Yus K Usmany, Kamis (23/6).

Perusahaan pemilik kapal TB Cahrles, PT PP Rusianto Bersaudara, menjelaskan pihaknya mengaku belum dapat memastikan apakah 7 ABK benar-benar disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Kami belum bisa pastikan apakah 7 ABK lainnya sedang disandera. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak TNI dan kepolisian untuk melacak keberadaan ABK lainnya," ungkap Publik Eksternal PT PP Rusianto Bersaudara, Taufik Rahman.

Pihaknya sudah berupaya menghubungi ABK yang diduga disandera, saat istrinya melaporkan hal itu kepada pihak perusahaan. Namun telepon tidak dapat tersambung.

"Saat istri ABK lapor kepada kami, Rabu, kami sudah sempat mencoba untuk menghubungi nomor telepon yang dipakai untuk menghubungi istri seorang ABK, tapi tidak tersambung," tuturnya.

Jumat pagi perusahaan dapat menghubungi ABK yang berada di kapal, dan saat ini sedang menuju ke Samarinda.

"Mereka membenarkan ada sejumlah ABK yang telah diculik," ucapnya.

Terkait dengan tebusan yang diminta oleh para penyendera, pihaknya mengaku saat ini masih melakukan evasluasi lebih lanjut.

Ia menyatakan permasalahan ini bukan lagi menjadi tanggung jawab perusahaan saja, namun juga pemerintah.