Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IX DPR meminta rapat dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dihentikan.

Mereka kecewa dengan jawaban Nila yang mewakili pemerintah terkait vaksin palsu.

Awalnya, Nila sependapat bahwa kasus tersebut merupakan suatu kejahatan.

 "Karena ini tentunya tidak dibenarkan untuk melakukan pemalsuan yang menyangkut kesehatan baik anak sampai seluruh masyarakat," kata Nila di ruang rapat Komisi IX DPR, Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Nila mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Bareskrim Polri untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu dilakukan agar Kemenkes mengetahui jalur distribusi vaksin palsu.

Kemudian korban yang terkena serta penyembuhannya.

"Kami telah berkoordinasi dengan BPOM, IDAI beberapa hari yang lalu. BPOM kami minta konten dari vaksin. Ini kami hanya mendengar dari media. Waktu itu di Metro, dikatakan polisi ada isinya cairan infus," kata Nila.

BPOM, kata Nila, akan memeriksa uji laboratorium terkait bahan vaksin palsu tersebut.

Namun, Kemenkes tidak dapat langsung memeriksa vaksin palsu tersebut karena barang sitaan Bareskrim Polri.

"Kami sangat harapkan isinya apa, karena tindakan selanjutnya bergantung dari isinya tersebut," imbuhnya.

Ia khawatir harus dilakukan pengulangan kekebalan bagi anak yang terkena vaksin palsu.

Karena itu, pihaknya akan memberikan vaksin bagi anak-anak tersebut.